Pj Walikota Pagar Alam Hadiri Paripurna III DPRD ke-V, Bahas LPP APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023

PAGARALAMPOS.COM - Suasana di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam terasa khidmat namun penuh semangat ketika badan legislatif kota ini berkumpul untuk Paripurna III dalam masa jabatan DPRD V.

Dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Hj Dessi Siska, rapat ini menandai momen penting dengan kehadiran Penjabat Walikota Pagar Alam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM.

Agenda utamanya berfokus pada penyampaian dan penyerahan rekomendasi mengenai Rancangan Catatan Khusus terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) Kota Pagar Alam untuk tahun anggaran 2023. Rapat ini juga menandai penutupan Paripurna III.

Dalam sambutannya, Penjabat Walikota Pagar Alam H Lusapta Yudha Kurnia SE MM menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas peran aktif dan kerja keras mereka, yang mempercepat pembahasan Rencana Pembangunan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam untuk Tahun Anggaran 2023, yang akhirnya disetujui secara bersama.

BACA JUGA:Jumat Bersih di Dempo Selatan, Upaya Menjaga Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kerja

BACA JUGA:Petani di Kota Pagaralam Pusing Susah Cari Pekerja 'Mutir' di Musim Panen Kopi

"Dari hasil pembahasan, kami telah mengumpulkan banyak saran, pendapat, dan usulan yang sangat berharga sebagai pedoman untuk perbaikan di masa depan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pagar Alam. Kami berkomitmen untuk menanggapi hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas H Lusapta Yudha Kurnia.

Paripurna III ini dihadiri oleh anggota DPRD Kota Pagar Alam, serta perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pagar Alam, Penjabat Sekretaris Kota Pagar Alam Rano Fahlesi,

Asisten dan Staf Ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pagar Alam, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, serta perwakilan dari Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Pagar Alam.

Kehadiran para pemangku kepentingan kunci ini menegaskan upaya kolaboratif dalam memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang membentuk dasar untuk penyediaan layanan publik yang efektif dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan di Kota Pagar Alam. *

Sumber: