Pagaralam Peringati Hari Otonomi Daerah ke-28, Komitmen Dorong Program Pembangunan Nasional

PAGARALAMPOS.COM - Pj Walikota Pagaralam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-28 di Halaman Kantor Wali Kota Pagaralam pada Kamis (25/4).

Dengan tema 'Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat', peringatan OTDA tahun 2024 ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Dalam amanat yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Pagaralam, acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah/Kota dalam membangun keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.

Selain itu, untuk mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan guna menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

BACA JUGA:Perombakan Pejabat di Pemerintah Kota Pagaralam Jadi Sorotan, Ada Apa?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui amanatnya menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mendorong program pembangunan nasional.

Beberapa program yang ditekankan antara lain adalah penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan, penekanan inflasi, serta peningkatan pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui sistem pemerintah berbasis elektronik.

Penanganan stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak merupakan masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

BACA JUGA:Adu Penalti, Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia U-23 ke Semifinal Piala Asia 2023-2024

Dengan mengurangi angka stunting, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan negara di masa depan.

Selain itu, penurunan angka kemiskinan juga menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Dengan menekan angka kemiskinan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan distribusi pembangunan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

BACA JUGA:5 ASN di Wilayah Sumsel Terlibat Pemilu, Langgar Aturan Netralitas

Pemerintah daerah juga diharapkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui sistem pemerintah berbasis elektronik.

Sistem pemerintah berbasis elektronik memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pj Wali Kota Pagaralam menegaskan pentingnya penerapan regulasi Ekonomi Hijau.

Sumber: