Sumsel Catat Sejarah, Kemiskinan Nol Persen dan Apresiasi dari Kemendagri

PAGARALAMPOS.COM - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat prestasi luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan di provinsi ini telah berhasil mencapai nol persen.

Keberhasilan ini mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengakui upaya serius dan strategis yang telah dilakukan oleh Gubernur Sumsel dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Kemendagri melalui juru bicaranya, menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah bukti nyata dari komitmen dan keberhasilan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

BACA JUGA:Peringatan Kepada Kepala Daerah! Mendagri Melarang Mutasi ASN Mulai 22 Maret 2024

"Ini bukan hanya sebuah angka, tetapi cerminan dari upaya nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya," ujar juru bicara Kemendagri.

Gubernur Sumsel, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya terhadap pencapaian tersebut.

Menurutnya, perjalanan panjang untuk mencapai nol persen kemiskinan membutuhkan kerja keras, strategi yang tepat, serta kolaborasi antara berbagai pihak.

"Kami berupaya untuk selalu mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan peluang usaha bagi masyarakat," ungkap Gubernur.

BACA JUGA:Desakan BP2MI dan Respons Kemendag! Terkait Aturan Lartas Impor untuk Perlindungan Pekerja Migran

Salah satu kunci sukses dalam mengentaskan kemiskinan di Sumsel adalah implementasi program-program inovatif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program-program seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi lokal telah berhasil memberikan dampak positif bagi ribuan keluarga di provinsi ini.

Selain itu, Gubernur Sumsel juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Kami selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka," tegasnya.

Sumber: