Soal Heboh Kasus Korupsi Komoditas Timah, Ini Tanggapan Luhut Binsar Pandjaitan!

PAGARALAMPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait isu dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah oleh PT Timah Tbk dalam periode 2015-2022.

Dalam pernyataannya, Luhut mengungkapkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meluncurkan platform bernama SIMBARA, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara.

"ESDM telah meluncurkan platform SIMBARA untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara," kata Luhut dalam akun Instagram pribadinya pada Kamis (4/4/2024).

SIMBARA, singkatan dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga, dirancang untuk mengintegrasikan data pertambangan di Indonesia.

BACA JUGA:Lebaran Pengen Ganti Gaya Rambut? Ini Rekomendasi Pas Buat Kamu

Rencananya, pada tahun ini, komoditas nikel dan timah akan diintegrasikan ke dalam platform ini.

Luhut menyayangkan adanya kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah, mengingat upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui SIMBARA.

"Mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA, sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia," ujarnya.

Menurut Luhut, kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah menjadi pembelajaran penting bagi pihak-pihak terkait untuk segera merampungkan digitalisasi data minerba.

BACA JUGA:The Highway Family, Film Keluarga yang Sarat akan Makna Kehidupan, Berikut Sinopsisnya

Dengan integrasi data terkait timah dan barang tambang lainnya ke dalam SIMBARA, seluruh proses tata kelola dapat diawasi secara real-time oleh lintas Kementerian dan Lembaga.

"Dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara real time," paparnya.

Luhut berharap dengan adanya SIMBARA, tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah dapat menjadi lebih terintegrasi.

Hal ini diharapkan dapat menghindari overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang bisa menyebabkan kerugian negara, seperti kasus korupsi timah yang sedang menjadi sorotan.

Sumber: