Bawaslu Ajak Polri Perkuat Kolaborasi, Cegah dan Tangani Pelanggaran Pemilu di Medsos, Fokusnya Money Politik

JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran Polri secara bersama memperkuat kolaborasi dengan pengawas pemilu dalam mencegah dan menangani pelanggaran pemilu 2024 di media sosial (medsos). Juga mengemai praktik money politik.

Menurutnya ada banyak kerja sama yang perlu dilakukan dalam menangani pelanggaran pemilu yang akan memasuki tahapan kampanye.

“Polisi dan Bawaslu bisa berkolaborasi untuk memetakan dan mendeteksi dini kerawanan pemilu," tuturnya saat menjadi narasumber dalam Optimalisasi Pengelolaan Media Digital oleh Humas Polri dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemilu Damai 2024 di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Khususnya dimensi konteks sosial politik, seperti keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara.

BACA JUGA:Peringati Hari Jadi Korpolairud, Gelar Tanam 73 Ribu Bibit Mangrove Serentak

Serta dari dimensi kontestasi seperti gejala politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), hoaks, ujaran kebencian, dan politik uang pada masa kampanye.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, bertujuan memperkuat sosialisasi dan penguatan netralitas kepada seluruh aparat kepolisian.

Foto : Loly, komioner Bawaslu Pusat.-Bawaslu Ajak Polri Perkuat Kolaborasi, Menegah dan Tangani Pelanggaran Pemilu di Medsos, Fokusnya Money Politik-Humas Polri.

Sekaligus mencegah dan menindak pelanggaran politik uang dan pelanggaran UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Bisa juga dibuat patroli pengawasan siber. Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, Bawaslu, KPU, KPI, Kemenkominfo, dan Polri melakukan kolaborasi mencegah potensi maupun embrio berkembangnya politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di medsos dan melakukan patroli pengawasan siber di media sosial,” jelas dia.

BACA JUGA:Resmikan Acara Gebyar Keselamaran 2023, Kakorlantas Ajak Budayakan Tertib Berlalu Lintas

Lolly menambahkan, dari hasil pemetaan indeks kerawan pemilu (IKP) yang dikaji Bawaslu, medsos merupakan salah satu kerawanan krusial.

“Dalam analisis Bawaslu salah satu kerawanan untuk penyelenggara pemilu, ada pada tingkat ad hoc (sementara). Saat ini akibat kasus Medan, maka ini yang akan diperkuat lagi,” tutur dia.

Dalam hasil IKP, Lolly menyebutkan, netralitas ASN, TNI, dan Polri menjadi kerawanan tertinggi.

Sumber: