Polri Cegah Kerawanan Distribusi Logistik Pemilu 2024, Pastikan Tiba Dipelosok Dengan Aman

JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencegah potensi kerawanan dalam distribusi logistik Pemilu 2024, terutama di wilayah-wilayah tertentu.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala biro penerangan masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, dalam wawancara bersama PRO 3 RRI pada Kamis, 3 November 2023.

“Seperti yang diketahui tahun ini sudah masuk tahun politik dan sudah masuk dalam tahapan pemilu dimana dinamikanya juga harus diikuti dan tentu polri mempersiapkan segala sesuatunya," ungkap Karo Penmas.

Ini tunuannya takain dalam rangka pengamanan pemilu tersebut mulai dari pengaman tahapan pemilu berlangsung.

BACA JUGA:Liburan Keluarga Yang Menyenangkan Saat Weekend, Alamanda Rainbow Tempatnya

"Kemudian pada saat kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, tahapan rekapitulasi, dan terakhir penetapan calon terpilih hingga pencoblosan,” ujar Ramadhan.

Ramadhan mengatakan, polri berkomitmen untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk distribusi logistik.

Ia mengatakan, polri telah melakukan koordinasi dengan KPU untuk mengetahui potensi kerawanan di wilayah-wilayah tertentu.

Terkait dengan distribusi logistik utamanya di wilayah-wilayah tertentu seperti di pedalaman yang perlu bantuan polisi agar logistik pemilu sampai ke daerah-daerah pedalaman tersebut.

BACA JUGA:Mau Ganti Ban Motor, Pastikan Kamu Pilih 3 Merek Ini, Bisa Tubeles Juga

"Hal tersebut harus benar-benar di siapkan, harus dipastikan bahwa semua logistik pemilu dapat sampai tiba dengan aman dan lancar,” kata Ramadhan.

Menurut Ramadhan, Polri melakukan koordinasi hingga Polda sampai Polsek, dari Ibu Kota Provinsi, sampai dengan daerah kabupaten.

Setiap pimpinan di wilayah, seperti Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek, harus memantau dan memastikan distribusi logistik berjalan aman dan lancar.

“Mulai pengamanan dari pusat kemudian komunikasi dengan kepolisian daerah, dari Ibu Kota Provinsi, sampai dengan daerah Kabupaten," ucap Karo Penmas.

Sumber: