KTT ASEAN 2023! RI sebagai Ketua ASEAN Terus Jembatani Perbedaan di Myanmar

PAGARALAMPOS.COM, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Indonesia sebagai pemegang keketuaan KTT ASEAN, terus berupaya menjembatani untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan pandangan dan posisi yang terjadi di Myanmar.

"Kita (Indonesia) membuka enggagement (komunikasi dua arah) sebagai Ketua (ASEAN) seluas mungkin agar kita dengarkan pandangan mereka dan mencoba menjembatani perbedaan-perbedaan posisi," ujar Menlu Retno saat ditanya soal kontribusi keketuaan Indonesia di ASEAN terkait konflik di Myanmar.

BACA JUGA:Sungguh Menakutkan! Telah membusuk Selama 3 Hari, Ternyata Bandara Kualanamu Ada Laporan Kehilangan

Hal itu disampaikan Retno usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo membahas persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Retno mengatakan konflik yang terjadi di Myanmar memang tidak mudah, namun Indonesia selaku pemegang keketuaan ASEAN akan terus mencoba membangun komunikasi.

BACA JUGA:Polri Klaim Mudik 2023 Kondusif, Ditandai Angka Lakalantas Turun 19 %

Dia mengungkapkan upaya komunikasi yang dibangun Indonesia dalam keketuaan di ASEAN antara lain melakukan komunikasi dengan pihak militer Myanmar, dengan National Unity Government of Myanmar (NUG), maupun dengan Etnic Armed Groups serta dengan beberapa partai politik yang ada di sana.

Adapun sebagaimana keputusan KTT sebelumnya, kata Retno, Myanmar akan diundang dalam KTT ASEAN 2023 pada level non-political repsentative karena konflik yang masih terjadi di negara tersebut.

BACA JUGA:Luar Biasa! Solidaritas TNI Polri di Pagar Alam Ternyata Seperti Ini

Dia juga mengutarakan bahwa dalam KTT ASEAN akan ada dua sesi pertemuan yakni sesi pleno dan sesi retreat.

Dalam sesi retreat, kata dia, akan dibahas mengenai implementasi Konsensus Lima Poin soal Myanmar.

Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN melalui suatu pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

BACA JUGA:Libur Telah Usai! Ratusan Ribu Masyarakat Kembali Pulang Lewat Pelabuhan Bakauheni

Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Sumber: kemenparekraf.go.id