Butuh Kerja Keras Turunkan Angka Stunting
Foto : Sekertariat DPR RI--
JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM - Untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen seperti dicanangkan pemerintah, butuh kerja ekstra keras. Sosialisasi masif kepada para ibu muda dan calon pengantin harus pula digencarkan.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menuturkan hal ini saat diwawancara Parlementaria, Kamis (16/2), via Whatsapp. Seperti diketahui, pemerintah berhasil menurunkan angka stunting dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Pada 2024, pemerintah menargetkan angka stunting di Tanah Air turun menjadi 14 persen.
"Untuk sampai 14 persen butuh kerja ekstra yang melibatkan semua pihak tidak saja pemerintah pusat tapi juga Pemda hingga aparat desa. Dari sisi realita sudah cukup bagus dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen. Ini buah kolaborasi dan kerja keras," nilai Rahmad. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya stunting pada anak, salah satunya kemiskinan dan pernikahan dini.
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, pada 1000 hari pertama usia anak, harus betul-betul tercukupi gizinya untuk mencegah stunting. Namun, pada anak usia 2 tahun yang mengalami stunting, kesembuhannya tidak bisa maksimal. Mungkin hanya sekitar 20 persen saja. Untuk itu, ia menyerukan agar semua pihak memberi perhatian serius atas kasus ini. Di Indonesia sendiri ada enam provinsi yang angka stuntingnya tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, NTB, Sumatera Barat, dan Kaltim.
BACA JUGA:Pemerintah Dorong Pertumbuhan Kendaraan Listrik
"Yang di atas 2 tahun, saya kira peluang untuk sembuh dari stunting cukup berat, 20 persen saja. Selama 1 setengah tahun ini kita harus fokus pada dua hal. Pertama, promotif preventif stunting kepada ibu-ibu muda dan calon-calon pengantin. Kedua, kita fokus juga ke 1000 hari pertama dari mulai dinyatakan positif hamil sampai 2 tahun. Kita dampingi terutama dari keluarga miskin. Siapa yang dampingi, ya kepala desa, RT/RW, dan Posyandu. Kita bisa bergotong royong," urai Rahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: sekertariat dpr ri