Pemerintah Pusat Harus Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

Pemerintah Pusat Harus Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw (kiri) dan Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat meninjau infrastruktur di Jatim. Foto: Zulfikar/nr--

BLITAR, PAGARALAMPOS.COM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi ekonomi nasional.

Pemerintah pusat pun diharapakan segera menyelesaikan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Roberth menyampaikan ini saat ikut meninjau infrastruktur di Jatim. Komisi V melihat, butuh dukungan anggaran yang lebih besar untuk tiga prioritas infrastruktur, yakni pembangunan jembatan untuk pelurusan Kali Legi, pembangunan Pasar Kesamben yang mengalami kebakaran pada 27 November 2022 lalu, dan peningkatan kelas jalan Brongkos-Ngembul di Kecamatan Binangun.

Mempercepat pembangunan jalan di daerah merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat untuk mobilitas sosial dan ekonomi.

BACA JUGA:Mardani Ali Sera: Usulan Gubernur Dihapuskan Wajib Dikaji

“Kami akan minta agar Pemkab Blitar dan Dirjen Bina Marga PUPR berkoordinasi untuk penanganan ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas. Selanjutnya akan dilaporkan dalam rapat Komisi V untuk dibahas dan tindaklanjuti dalam rapat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, agar permasalahan tersebut segera diatasi, terutama masalah infrastruktur dan transportasi.” papar Roberth di Blitar, Kamis (2/2/2023).

Di samping itu, Kunjungan Kerja Spesifik ini untuk melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, Tim meninjau pasar induk yang terbakar dengan menghanguskan hampir seluruh bangunan pasar yang terdiri dari ratusan lapak dan kios.

Pemerintah pusat harus memberi bantuan, agar masyarakat kembali beraktivitas dan mendapat tempat yang lebih layak.

“Oleh sebab itu, kami akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan jalan daerah, sebagai amanat dari UU No.2/2022 yang memprioritaskan jalan daerah. Kami meminta pelaksanaan pembangunan jalan oleh pemerintah pusat bisa terlaksana.

BACA JUGA:Presiden Jokowi : ASEAN Tidak Boleh Jadi Proksi dan Tekankan Stabilitas Kawasan

Tentu saja, menurut Roberth, salah satu masalah yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan anggaran. Oleh karena saat ini, banyak sekali hal yang butuh dukungan anggaran, yang mungkin dirasakan tidak cukup, maka daerah yang menurutnya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi dapat diatasi.

“Ya sementara ada beberapa pabrik gula yang menurut saya, ini yang merupakan objek vital nasional terkait dengan kebutuhan bahan pangan nasional, karena dengan peningkatan kelas jalan dapat mempercepat pengiriman, khususnya jalan yang dilalui truk yang bermuatan lebih harus menggunakan jalan khusus sesuai dengan keperluan mobilitas usahanya,” tutup politisi Fraksi Partai NasDem ini.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: