Prevalensi Stunting di Indonesia Turun Menjadi 21,6 Persen, Jokowi: Saya Yakin Dengan Kekuatan Kita Bersama

JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 di Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta 25 Januari 2023 lalu.

Dalam Rakernas ini juga diumumkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 berada pada angka 21,6 persen.

Prevalensi ini turun sebesar 2,8 persen dibandingkan prevalensi 2021 yang berada pada angka 24,4 persen. 

“Tadi sudah disampaikan Pak Menteri (Kesehatan) di tahun 2022 angkanya sudah turun jadi 21,6 persen. Ini kerja keras kita semua, dan dampak stunting ini tidak hanya urusan tinggi badan tapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga muncul penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh sebab itu target 14 persen di tahun 2024 harus kita capai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama semua bergerak itu angka tidak sulit asal kita bekerja bersama-sama,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan kunci dalam berkompetisi dengan negara lain adalah kualitas sumber daya manusianya.

“Kualitas keluarga, kualitas SDM menjadi kunci negara kita berkompetisi dengan negara lain dan sinergitas antara Kementerian dan Lembaga, Pemda, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan swasta ini penting sekali,” kata Presiden Joko Widodo.

Karena itu Presiden Joko Widodo juga menekankan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait percepatan penurunan stunting untuk selalu berkonsolidasi dan memberikan bayi dan ibu hamil protein hewani seperti telur dan ikan.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) mengatakan keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting merupakan hasil dari kerjasama semua pihak.

“Pada Rakernas ini kita mensukseskan Perpres nomor 72 tahun 2021 dengan lima pilar. Pilar pertama adalah komitmen terima kasih hari ini tentu kehadiran Kementerian/Lembaga, TNI dan Polri yang menunjukkan komitmen yang luar biasa. Pilar kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan massif information system terkait dengan masalah kesadaran dalam mencegah stunting. Kemudian pilar ketiganya adalah kita harus bisa melakukan konvergensi. Dan pilar keempatnya kita harus bisa menyediakan pangan dengan baik. Pilar kelima, kita harus bisa melakukan inovasi, terobosan dan data yang baik. Kami berterima kasih kepada kementerian dan lembaga yang mendukung di mana pentahelix kita laksanakan dengan baik,” kata dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K).

Dalam paparannya, Hasto Wardoyo juga menyampaikan angka total rata-rata perempuan Indonesia melahirkan anak atau Total Fertility Rate (TFR) yang sudah mendekati angka 2,1. Angka ini berarti satu perempuan di Indonesia melahirkan dua anak.

Hasto juga menyebutkan rata-rata usia menikah perempuan di Indonesia naik dari di bawah 20 tahun menjadi 22 tahun. 

“Sekarang ini beberapa provinsi sudah memasuki bonus demografi. Beberapa belum jelas, kapan mau memasuki bonus demografi. Problem ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu sesuai Perpres 72 tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pencapaian bonus demografi. Sesuai arahan Bapak Presiden, Indonesia Emas perlu didukung Bersama,” kata Hasto Wardoyo.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan angka penurunan stunting berdasarkan SSGI tahun 2022. Menkes Budi mengungkapkan bahwa ada beberapa provinsi besar yang angka prevalensi stuntingnya turun lima persen padahal masih dalam masa pandemi.

“Masa pandemi saja bisa turun ini khususnya Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Riau itu turunnya  5 persen, jadi selamat. Saya juga laporkan bahwa ada 2 provinsi besar yang turunnya pada angka 3 persen. Karena kalau mau turun ke 14 persen itu bukan hanya persentase yang mesti turun tapi nominal juga. Ada 2 provinsi besar yang turunnya di atas 3% yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena kita juga butuh secara nominal turun besar,” kata Budi.

Sumber: