Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Belanja Produk Dalam Negeri

JAKARTA, PAGARALAMPOS.CO - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga tidak terjadi pengulangan pembelian barang yang sama setiap tahunnya.

Menurut Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, peningkatan tersebut salah satunya peningkatan belanja produk dalam negeri. 

“Produk dalam negeri yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar tingkat kandungan dalam negerinya itu tinggi, bukan barang impor yang hanya diganti bungkusnya.

Hanya dengan 1 persen, 2 persen lalu dibilang produk dalam negeri,” ujar Suharso dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 25 Agustus 2022 seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. 

BACA JUGA:Presiden Jokowi Tinjau Progres Renovasi TMII

Suharso mengatakan, saat ini Indonesia telah melakukan lompatan yang besar dengan meningkatnya jumlah produk yang masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pemerintah menargetkan tahun depan jumlah produk yang masuk dapat mencapai 2 juta produk. 

“Kita setelah melakukan lompatan yang luar biasa, dimana kalau pada waktu yang lalu itu baru 50 ribuan produk yang masuk di LKPP, sekarang sudah 600 ribu lebih dan targetnya pada tahun ini adalah 1 juta, dan tahun depan 2 juta,” lanjutnya. 

Dari seluruh produk yang masuk, Suharso menyebut pemerintah mendorong agar produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi dapat masuk ke dalam LKPP. 

BACA JUGA:Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Sambut Kelahiran Cucu Kelima

“LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk dan yang kita dorong adalah produk-produk asli domestik dalam negeri dengan TKDN yang tinggi,” tambahnya. 

Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar dalam pengadaan nanti pengusaha, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar.

“Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terdistribusi dengan baik,” kata Suharso. 

Lebih lanjut, Suharso menuturkan bahwa pemerintah dalam proses menyusun strategi pembelian barang di tingkat lokal, salah satunya dengan e-katalog lokal.

Sumber: https://www.presidenri.go.id