Indeks Reformasi Birokrasi ATR/BPN Naik Konsisten, Dampak Positif Bagi Kesejahteraan Pegawai

Pudji menekankan bahwa pencapaian ini tidak bisa diraih oleh satu atau dua individu semata, melainkan memerlukan kolaborasi dan dukungan penuh dari seluruh komponen kementerian.

“Masing-masing unit kerja tidak bisa berjalan sendiri. 

Tapi harus mendapat dukungan dari Teman-teman semuanya agar harapan kita bisa tercapai,” tegasnya.

Penilaian reformasi birokrasi ATR/BPN saat ini mengacu pada roadmap nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB). 

BACA JUGA:ATR/BPN Tegaskan, Sertipikat Elektronik Diterapkan Sertipikat Lama Tetap Berlaku

Dalam paparannya, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024 terdapat dua tambahan komponen penilaian sebagai bentuk penyempurnaan sistem evaluasi, yakni komponen umum dan tematik.

“Dimohon Teman-teman untuk mulai mengecek, menelaah, kemudian menyusun program kerja untuk RB tematik sebagai draf awal untuk menyusun roadmap RB ke depan,” kata Deni di hadapan para pejabat tinggi pratama ATR/BPN.

BACA JUGA:Percepat Sertipikasi Aset Daerah, Menteri ATR/BPN Terima Audiensi Wali Kota Bekasi

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menjelaskan bahwa kementeriannya telah melakukan penyesuaian strategis dengan menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023. 

Peraturan ini memuat Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 sebagai landasan penting dalam memperkuat arah internal yang berdampak, adaptif, dan sejalan dengan agenda reformasi nasional.

Dengan langkah-langkah yang semakin terarah dan regulasi yang jelas, ATR/BPN berkomitmen menjadikan reformasi birokrasi sebagai gerakan transformasi menyeluruh yang tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memberikan kesejahteraan nyata bagi seluruh pegawai.

Sumber: