Tarik Persuasif, Pemda Berhemat

BACA JUGA:Manjakan Masyarakat dengan Penampilan Artis HUT OKU Timur

Plt Kabid Aset BKAD OKU, Lusi mengatakan, kendaraan dinas dari belanja pembelian akan terdata sebagai aset.

Tapi kalau dari hibah pusat seperti kementerian atau provinsi langsung ke OPD dan tidak dilaporkan, maka tidak terdata. “Ini menjadi kendala kita,” ujarnya.

Keberadaan kendaraan dinas ini beri beban ke daerah. Untuk BBM saja, missal angkutan sampah, sehari 17 liter/jalur.

Sedangkan mobil ukuran kecil gunakan Dexliter 25 liter/minggu. “Kadang anggaran BBM ini hanya cukup sampai bulan Oktober, terpaksa ngebon dulu di SPBU,” beber Koordinator UPTD TPA DLH OKU, Taslim.

BACA JUGA:Herman Deru Lantik PC ISNU Muara Enim

Tahun ini, Pemkab Lahat kembali menganggarkan pengadaan mobil dinas.

“Ada 11 ambulan, 10 untuk puskesmas dan satu untuk rumah sakit. Juga operasional camat dan institusi lain. Total ada 26,” ujar Kepala BPKAD Lahat, M Ghufron SE MM.

Pemeliharaan oleh OPD masing-masing. Termasuk pembayaran pajak dan BBM. “Untuk penarikan mobil dinas dari mantan pejabat, Pemkab kerja sama dengan kejaksaan,” ujarnya.

Rustam, Kabag Umum Setda Banyuasin mengatakan, Pemkab Banyuasin tidak lagi lakukan pembelian mobil dinas. “Kita sewa, sejak beberapa tahun ini,” katanya.

BACA JUGA:Adem Ayem SIkap Parpol Di Sumsel

Total ada  35 mobil dinas beragam jenis yang saat ini disewa. Diakuinya banyak sekali keuntungan. Seperti tidak ada biaya pemeliharaan.

Untuk ban, servis, asuransi, oli dan lainnya juga ditanggung penyedia sewa mobil. 

Kabupaten Banyuasin termasuk yang pertama kali menetapkan sistem sewa mobil dinas ini di Sumsel. “Informasinya Ogan Ilir juga, “ungkapnya. 

Jenis mobil yang disewa ada Innova dan Avanza.  Kepala BPKAD Lubuklinggau, Zulpikar mengatakan, masing terapkan sistem pengadaan.

Sumber: