“Kita harus bahas dengan detail dan sangat hati-hati, jangan sampai masyarakat beranggapan Gubernur tidak konsisten, meskipun ada kepentingan industri yang besar di sini,” katanya.
Apriyadi juga menegaskan bahwa jika dispensasi sementara diberikan, maka akan disertai kriteria yang sangat ketat.
Relaksasi hanya akan diprioritaskan untuk sektor vital seperti industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Selain itu, izin sementara hanya akan dipertimbangkan apabila perusahaan menunjukkan progres fisik nyata dalam pembangunan infrastruktur angkutan batubara berbasis rel kereta api. Pemerintah tidak ingin dispensasi menjadi solusi permanen.
“Pasti ada kriteria khusus dan sore ini saya akan melapor langsung kepada Gubernur terkait hasil pemeriksaan lapangan serta permohonan ini,” tambahnya.
BACA JUGA:Imbas Larangan Operasi Angkutan Batu Bara, Regional Sumsel Terancam Krisis Listrik
Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Baturaja Tbk, Suherman Yahya, mengakui bahwa operasional perusahaan saat ini sangat bergantung pada sisa stok batubara yang tersedia.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi terbaik agar produksi semen tidak terhenti selama masa transisi.
“Tentunya larangan ini akan mengganggu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengejar dan mendukung upaya dari Pemerintah Sumatera Selatan,” pungkas Suherman.