PAGARALAMPOS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyusun dan memperbarui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan arah pembangunan wilayah yang terarah dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/2025) beberapa hari yang lalu.
BACA JUGA:ATR/BPN Tegaskan, Sertipikat Elektronik Diterapkan Sertipikat Lama Tetap Berlaku
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa revisi RTRW harus menjadi prioritas utama kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, segera setelah dilantik.
“Dalam konteks tata ruang, kita punya banyak pekerjaan rumah. Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah adalah merevisi RTRW masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan RTRW saja tidak cukup untuk menjadi pedoman pemanfaatan ruang karena sifatnya yang masih umum.
Oleh sebab itu, perlu diturunkan menjadi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar keputusan pembangunan lebih akurat dan terhindar dari distorsi tata ruang.
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah Galakkan Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah
“Kalau hanya mengandalkan RTRW, pengambilan keputusan pemanfaatan ruang bisa tidak terpimpin dan penuh bias.
Dari RTRW kabupaten/kota, kita turunkan lagi menjadi RDTR agar lebih teknis dan operasional,” jelas Nusron.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, kebutuhan RDTR secara nasional mencapai 2.000 dokumen, namun hingga kini baru tersedia 695 RDTR.
Khusus untuk Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, baru sebagian kecil yang terpenuhi.
Masih terdapat kekurangan 361 RDTR yang tersebar di enam provinsi, yaitu:
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN: Kolaborasi dengan Kepala Daerah Kunci Sukses Reforma Agraria dan Tata Ruang