PAGARALAMPOS.CO- Nusron Wahid Dorong Sinergi BPN Sulsel dan Pemda untuk Permudah Sertipikasi Tanah bagi Masyarakat Miskin Ekstrem.
Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyoroti urgensi kolaborasi aktif antara Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah guna mendorong percepatan program pertanahan sertipikasi tanah masyarakat,
khususnya bagi kelompok yang tergolong miskin ekstrem.
Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar pada Sabtu, 12 April 2025.
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hilirisasi dan Tanah Produktif Jadi Kunci Kemajuan Ekonomi Sulteng
Menurut Nusron, keberhasilan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, terutama dengan jajaran pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Saya minta agar terjalin komunikasi yang lebih aktif dan berkelanjutan dengan para gubernur, bupati, serta wali kota.
Kita bisa dorong mereka untuk memberikan dukungan anggaran, setidaknya untuk warga miskin ekstrem yang membutuhkan sertipikat tanah sebagai bentuk perlindungan atas aset mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron menyampaikan bahwa kepemilikan sertipikat tanah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut keamanan hukum dan potensi ekonomi bagi warga.
BACA JUGA:Lapas Pagar Alam Dukungan 13 Program Akselerasi Menteri
Ia menilai bahwa dengan adanya kepastian hukum atas tanah, masyarakat bisa lebih percaya diri memanfaatkan lahannya, bahkan menjadikannya sebagai agunan untuk akses permodalan usaha mikro.
Menteri ATR/BPN itu juga menyoroti beberapa kendala utama yang membuat sebagian masyarakat masih enggan mengikuti program PTSL, salah satunya adalah biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai memberatkan.
Untuk itu, ia meminta para Kepala Kantor Pertanahan agar aktif mendorong kepala daerah memberikan keringanan, atau bahkan pembebasan BPHTB bagi warga miskin ekstrem.
“Seringkali kita temukan warga yang sebenarnya ingin tanahnya disertipikatkan, tetapi terhambat biaya BPHTB. Oleh karena itu, kebijakan pembebasan atau pengurangan bea ini bisa jadi solusi yang mendorong partisipasi masyarakat,” ucap Nusron.
BACA JUGA:Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong: Kemungkinan Terjadinya Perang Dagang Global!