Namun, jika terjadi defisit anggaran dan pemerintah harus menarik dana dari sektor perbankan melalui penerbitan obligasi, bank bisa mengalami keterbatasan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat.
Regulasi Perbankan dan Pengawasan
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah menetapkan berbagai regulasi perbankan, seperti rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR), aturan Loan to Value (LTV) dalam kredit properti, serta ketentuan terkait transparansi perbankan.
BACA JUGA:Revolusi Perbankan! Open Banking Bisa Ubah Cara Anda Kelola Keuangan – Wajib Tahu!
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia berperan dalam mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi ini untuk memastikan sistem perbankan tetap sehat dan stabil.
Kebijakan Perlindungan Konsumen
Pemerintah juga menerapkan kebijakan perlindungan konsumen di sektor perbankan, seperti jaminan simpanan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dengan adanya jaminan ini, masyarakat merasa lebih aman menyimpan uang di bank, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sektor perbankan.
Selain itu, regulasi terkait transparansi suku bunga dan biaya administrasi bank juga bertujuan untuk melindungi nasabah dari praktik yang merugikan.
BACA JUGA:Fintech vs Bank Tradisional: Siapa yang Akan Bertahan atau Tumbang?
Kebijakan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong transformasi digital di sektor perbankan melalui regulasi terkait digital banking, fintech, dan sistem pembayaran elektronik.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.
Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Perbankan
Stabilitas Keuangan yang Lebih Terjaga
Dengan adanya regulasi yang ketat, risiko kegagalan perbankan dapat diminimalisir.