Kebanyakan masyarakat adat tidak memiliki hak kewarganegaraan penuh atau hak suara sampai tahun 1965. Pada tahun 1967, warga Australia memutuskan bahwa hukum federal juga harus berlaku untuk Aborigin Australia, menjadikannya bagian dari populasi yang diakui.
Pada tahun 2008, Perdana Menteri Kevin Rudd meminta maaf secara nasional atas tindakan pemerintah terhadap Generasi yang Terampas. Sejak saat itu, Australia berusaha mengurangi kesenjangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Aborigin.
Perjuangan Berlanjut
Saat ini, warga Aborigin Australia terus berjuang untuk melestarikan budaya mereka dan mendapatkan pengakuan serta kompensasi dari pemerintah. Pada tahun 2023, referendum nasional yang akan mengakui masyarakat Aborigin dalam konstitusi gagal, yang dianggap sebagai pukulan bagi banyak komunitas Aborigin.
Namun, kemajuan dilakukan di bidang lain. Beberapa negara bagian, seperti Victoria, telah mengembangkan kerangka kerja untuk perundingan perjanjian, dengan harapan dapat mengakui kedaulatan Aborigin dan memberikan kompensasi atas ketidakadilan historis.
Sejarawan dan penulis Aborigin, Jackie Huggins, menilai bahwa ini adalah langkah menuju perbaikan tatanan masyarakat. Meskipun demikian, penyembuhan luka mendalam akibat warisan kolonial memerlukan lebih dari sekadar perjanjian.
Sementara itu, warga Aborigin Australia tetap berpegang pada kedaulatan mereka yang tidak pernah diserahkan atau dihapuskan. (*)