PAGARALAMPOS.COM - Dalam langkah berani untuk mengamankan sumber-sumber tambahan beras bagi Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan Badan Logistik Nasional (Bulog) untuk mengeksplorasi peluang akuisisi di Kamboja.
Arahan ini, diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat peringatan ulang tahun ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada hari Senin, telah memicu diskusi dan mendapatkan reaksi dari berbagai pihak terkait.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memberikan penjelasan mendalam mengenai kompleksitas dan pertimbangan yang terlibat dalam langkah strategis ini.
"Prioritas utama tetap produksi dalam negeri. Namun, menjajaki opsi lintas batas bisa memberikan manfaat," ungkap Arief di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Jumat.
BACA JUGA:Skandal Penggunaan Anggaran Stunting dan Revolusi Mental, Masyarakat Kecewa
Dia menekankan bahwa negara seperti China dan Malaysia telah berhasil mendirikan usaha pertanian di luar negeri karena kendala di dalam negeri mereka, dengan mencontohkan investasi mereka dalam peternakan di Australia.
Arief menjelaskan bahwa setiap potensi akuisisi di Kamboja akan berfungsi sebagai langkah komplementer, dengan produksi dalam negeri selalu menjadi prioritas utama.
"Jika konsepnya mirip dengan perdagangan global, mengapa tidak? Banyak negara memiliki basis mereka di Singapura untuk perdagangan internasional.
Meskipun Indonesia saat ini mungkin tidak memerlukan ini, hal ini bisa memudahkan di masa depan," tambahnya, menegaskan pentingnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum melakukan komitmen apa pun.
BACA JUGA:Presiden Finlandia Akan Akui Negara Palestina, Begini Keterangan Menlu Indonesia Retno Marsudi!
Usulan ini telah memicu diskusi tentang strategi keamanan pangan Indonesia dan implikasinya terhadap dinamika perdagangan internasional.
Arief menguraikan konsep perdagangan Business to Business, yang menyoroti potensinya untuk memperkuat cadangan stok Indonesia saat dibutuhkan.
Dia menekankan bahwa meskipun ide ini mirip dengan impor, beras akan berasal dari sumber milik Indonesia di luar negeri, tetap menjaga keterkaitan strategis dengan kepentingan nasional.
Menteri Luhut mengulangi arahan Presiden Jokowi untuk segera melakukan penilaian yang cermat.
BACA JUGA: Bareskrim Menolak Laporan dari Staf Hasto PDIP Mengenai Penyitaan HP oleh Penyidik KPK, Ada Apa?