Kontroversi mengenai ketidaktepatan isi tabung LPG 3 kg ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program subsidi pemerintah.
Meskipun harga LPG subsidi jauh lebih murah, masyarakat tetap berhak mendapatkan volume yang sesuai dengan yang dijanjikan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
BACA JUGA:Keberutalan OPM Kembali Terjadi, PengojekTewas Ditembak Dikepala di Intan Jaya
DPR RI, sebagai wakil rakyat, juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan programnya dengan adil dan transparan.
Kritik dan pengawasan dari DPR dapat menjadi pendorong bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program subsidi LPG 3 kg ke depannya. *