Melalui kegiatan sosialisasi seperti yang dilakukan di Kelurahan Dempo Makmur, diharapkan bahwa masyarakat akan lebih peka terhadap indikator dan modus operandi TPPO.
Mereka juga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri sendiri dan anggota masyarakat lainnya dari ancaman tersebut.
Selain peningkatan kesadaran, kegiatan sosialisasi juga menjadi wadah untuk membangun jaringan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus TPPO. Kolaborasi yang solid antara berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dari upaya-upaya tersebut.
Pentingnya peran kolaboratif ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad Hariyadi, yang menyatakan bahwa perlindungan masyarakat dari TPPO harus menjadi prioritas bersama.
BACA JUGA:Drama Korea Love According to the Law Obrolan Hukum di Kedai Kopi, Berikut Sinopsisnya
"Ini bukan hanya masalah satu instansi atau satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama untuk melindungi sesama dari ancaman TPPO. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan upaya pencegahan ini," ujarnya.
Meskipun tantangan dalam memberantas TPPO mungkin besar, optimisme dan semangat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan harus tetap dijaga.
Setiap langkah kecil yang diambil oleh individu maupun kelompok masyarakat dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah kasus-kasus TPPO di masa depan.
Dengan kesadaran yang semakin meningkat dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, harapan untuk menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman TPPO bukanlah sekadar mimpi, tetapi merupakan tujuan yang dapat diwujudkan.
BACA JUGA:BPS Sumsel Catat Tingkat Pengangguran di Sumsel Turun di Angka 3,97 Persen, Ini Rinciannya!
Langkah-langkah konkret seperti kegiatan sosialisasi di Kelurahan Dempo Makmur merupakan bagian dari perjalanan panjang ini menuju masyarakat yang lebih aman, adil, dan berbudaya. *