Beberapa di antaranya menyambut positif langkah-langkah yang diambil pemerintah kelurahan, menyatakan dukungan mereka dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan wilayah mereka.
Namun, ada juga yang menyuarakan kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut, terutama bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam membayar PBB.
Dalam menjawab kekhawatiran tersebut, pemerintah kelurahan menegaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam penerapan kebijakan ini, termasuk kemampuan ekonomi masyarakat.
Upaya-upaya pendukung seperti sosialisasi dan penyediaan bantuan bagi warga yang membutuhkan juga akan terus dilakukan guna memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses ini.
BACA JUGA:Kapal MT. Gebang Terbakar, Begini Aksi Cepat Prajurit TNI AL Bantu Padamkan Kobaran Api
Sementara itu, pihak terkait juga mengungkapkan bahwa peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB menjadi kunci dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan menjaga komunikasi yang terbuka antara pemerintah kelurahan dan warga, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam mencapai tujuan bersama.
Dalam konteks ini, penggunaan teknologi dan sistem informasi juga dianggap dapat memperkuat efektivitas penagihan PBB.
Pemanfaatan aplikasi mobile atau sistem online dapat memudahkan proses pembayaran dan memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat.
BACA JUGA:Unit Ketiga PPA Paolo Thaon, Raimondo Montecuccoli, Berlayar Ke Indo Pasifik, Termasuk Ke Indonesia
Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan dan mempercepat proses penagihan.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, pemerintah kelurahan Tumbak Ulas optimis bahwa realisasi PBB tahun 2024 akan mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain itu, langkah-langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang lebih baik bagi perkembangan wilayah ini ke depannya. *