Namun, praktik penagihan utang oleh debt collector dapat menjadi kontroversial jika melanggar hak konsumen atau aturan yang berlaku, seperti melakukan ancaman, tekanan yang tak pantas, atau mengganggu privasi.
Oleh karena itu, beberapa negara telah menerapkan regulasi yang ketat untuk mengawasi praktik penagihan utang oleh debt collector dan melindungi hak konsumen.
Dalam kasus ini, Aiptu FN tidak hanya menghadapi proses hukum pidana tetapi juga proses disiplin internal Polri.
Ia terbukti melanggar kode etik Polri tentang pelanggaran etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, serta etika kepribadian.
BACA JUGA:Mengenal Sejarah Perkereta Apian Indonesia! Inilah Sekilas Jejak Museum Kereta Api Ambarawa
Sebagai konsekuensi, Aiptu FN telah ditahan dan ditempatkan dalam sel khusus selama tiga puluh hari.
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan melanggar kode etik.
Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan keadilan hukum di Indonesia.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi semua pihak, baik kreditur maupun debitur, untuk memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku dalam proses penagihan utang.
BACA JUGA:Arkeolog Berhasil Temukan Kapak Tangan Purba di Utara Arab Saudi Berusia 200 Ribu Tahun
Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan publik. *