Kemendagri berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pengelolaan BUMD di seluruh Indonesia.
Upaya-upaya pencegahan korupsi juga akan terus ditingkatkan, termasuk dalam proses perencanaan dan pengadaan barang jasa oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, diharapkan masalah kebangkrutan BUMD dan potensi korupsi dapat diminimalisir, sehingga BUMD dapat berfungsi dengan optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Kesimpulannya, masalah kebangkrutan BUMD dan potensi korupsi dalam pengelolaan pemerintah daerah menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.
BACA JUGA:El Nino 2024 Ancam Sumsel, Pemerintah Bersiap Hadapi Karhutla, Begini Kata Kepala BPBD Sumsel!
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan semua pihak terkait untuk bersama-sama mengatasi masalah ini.
Upaya pencegahan, pengawasan, dan pembenahan tata kelola BUMD dan kebijakan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. *