Namun, dengan kegagalan menembus ambang batas, kursi tersebut digantikan oleh PDIP yang diwakili oleh calegnya, Ansari.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, mengungkapkan kekecewaannya atas hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan data internal partainya.
Meskipun demikian, PPP tetap menghormati proses yang telah berjalan di KPU dan berencana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna mengembalikan suara yang hilang.
Menurut Baidowi, hasil rekapitulasi internal menunjukkan bahwa PPP seharusnya berhasil mencapai ambang batas parlemen sebesar 4%, namun data KPU menunjukkan sebaliknya.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan selisih suara sekitar 100-150 ribu suara yang menjadi pertaruhan dalam gugatan ke MK.
Dengan demikian, meskipun PPP harus menelan pil pahit karena gagal lolos ke parlemen, pertarungan politik belum berakhir.
Proses hukum yang akan dilakukan oleh PPP akan menjadi sorotan tersendiri dalam perjalanan politik pasca-pileg 2024.
Sementara itu, PDIP berhasil memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat posisinya di tingkat nasional, khususnya di Jawa Timur, dengan mendapatkan durian runtuh berupa kursi-kursi yang sebelumnya dikuasai oleh PPP. *