PAGARALAMPOS.COM - Kenaikan harga beras telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
terutama bagi anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam.
Dalam sebuah Rapat Kerja Komisi VI DPR, Mufti Anam mengungkapkan kekesalannya atas perbedaan harga yang mencolok antara harga beras yang tinggi di pasaran dengan harga pokok penjualan (HPP) gabah yang rendah di tingkat petani.
Menurut Mufti Anam, banyak warga yang mengeluhkan bahwa harga beras di pasar dan toko-toko sangat mahal.
BACA JUGA:Berada Digaris Cincin Api Bumi, Inilah The 7 Summits Atapnya Pulau Jawa
sementara harga gabah yang dibeli Bulog, yang seharusnya mencerminkan harga pokok penjualan, jauh lebih murah.
Hal ini memicu pertanyaan tentang peran Bulog dan integritas laporan harga yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi.
Mufti Anam secara tegas menegaskan bahwa jika laporan harga gabah yang disampaikan oleh Bulog tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, hal tersebut akan dicatat dalam sejarah.
Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan Bulog yang menghasilkan beras yang tidak diminati oleh masyarakat, yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih menimbun beras dari merek-merek ritel modern.
BACA JUGA:Pedagang Pasar Sulit Jual Beras Premium Usai HET Naik, Ini Solusi dari Pemerintah!
Selain Bulog, Mufti Anam juga menyoroti kebijakan salah satu BUMN, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI.
yang menjual beras dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar.
Hal ini mengundang pertanyaan serius terkait tujuan dari keberadaan BUMN tersebut.
apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk mencari keuntungan semata.
BACA JUGA:Bea Cukai Soekarno-Hatta Tindak 21 Penumpang Selama 3 Hari Pembatasan Impor Barang, Ini Faktanya!