Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,3 juta formasi disediakan khusus untuk instansi daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa langkah besar ini diambil untuk mendukung upaya menuntaskan masalah honorer yang telah ditetapkan tenggat waktu hingga 31 Desember 2024.
Dalam mekanisme seleksi, tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dilakukan sesama honorer.
Keputusan untuk tidak menggunakan passing grade juga diambil untuk memastikan bahwa semua honorer memiliki kesempatan yang sama untuk lulus sesuai dengan formasi yang tersedia.
BACA JUGA:Strategi Taktis Manchester United, Bruno Fernandes Menyerahkan Tendangan Penalti kepada Rashford
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pusat, serta kesempatan yang diberikan kepada honorer untuk mengikuti seleksi PPPK 2024, diharapkan masalah honorer dapat terselesaikan dengan adil dan transparan.
Hal ini juga akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor publik, serta memperkuat integritas dan efektivitas birokrasi di tingkat lokal maupun nasional. *