Selain itu, kebijakan antikorupsi juga diterapkan kepada semua pemasok dan mitra bisnis, dengan kerjasama yang didasarkan pada pakta integritas.
Salah satu upaya terbaru yang diambil oleh PGN adalah menerapkan wajib lapor LHKPN kepada KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas kepemilikan harta.
Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.
PGN juga telah menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi sebagai bagian dari strategi pengendalian korupsi.
BACA JUGA:Bikin Penasaran. Tergolong Murah atau Mahal Biaya Pajak Listrik BYD? Ternyata Segini Bayarnya
Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang ada di dalam fungsi Internal Audit PGN bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman ini, dengan tujuan mendorong etika bisnis dan pencegahan kecurangan.
Komitmen Bersama untuk Dunia Usaha yang Bermartabat
Dalam upaya mewujudkan dunia usaha yang bebas dari korupsi, kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta sangatlah penting.
Bimtek yang diselenggarakan oleh KPK dan PGN merupakan contoh nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui peningkatan kesadaran dan pelaksanaan praktik-praktik antikorupsi, diharapkan bahwa dunia usaha dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil, diperlukan untuk mencapai visi ini.
Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang kuat, kita dapat meraih sebuah masa depan di mana korupsi bukan lagi menjadi hambatan bagi pembangunan, tetapi sebaliknya, integritas dan transparansi menjadi norma yang tidak bisa ditawar dalam dunia usaha. *