Gelar Bimtek Penguatan Instrumen KLA, Sekdakot : Penuhi Hak Anak Sejak Lahir

PAGARALAMPOS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin AP MSi, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Instrumen Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti Sekda dari Ruang Rapat Besemah I Setdako Kota Pagar Alam, Kamis (12/2). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah sistem pembangunan yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. 

Sekdakot Pagar Alam Zaily Oktosab Fitri Abidin AP MSi menyatakan melalui sistem KLA ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memahami berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak di wilayahnya masing-masing, sekaligus merumuskan langkah dan kebijakan yang tepat guna mengatasi persoalan tersebut secara terencana dan berkelanjutan.

Pemenuhan hak anak mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai sejak anak dilahirkan, hak mendapatkan identitas dan informasi, hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar.

BACA JUGA:Pemkot Psgar Alam Siapkan Evaluasi KLA 2026

BACA JUGA:Sekdakot Pagar Alam Pimpin Rakor Evaluasi Indeks Kota Toleran 2025

BACA JUGA:Dukung Program Prioritas LUBER, Sekdakot Pagar Alam Pimpin Rapat Evaluasi Capaian OPD

"Tidak hanya itu, juga hingga hak atas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Seluruh aspek tersebut telah termuat secara komprehensif dalam indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak,” ujarnya.

Pelaksanaan program KLA juga diharapkan bersifat berkelanjutan, mengingat fokus utamanya adalah menyiapkan masa depan generasi penerus bangsa.

Melalui penguatan instrumen evaluasi mandiri ini, Pemerintah Kota Pagar Alam diharapkan semakin optimal dalam melakukan pemetaan kondisi pemenuhan hak anak, evaluasi program, serta peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. 

Sumber: