Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Putu Nadi Astuti, juga menyoroti manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan HGBT.
Investasi yang meningkat dan peningkatan lapangan kerja, khususnya dalam sektor kimia hulu, menunjukkan dampak positif yang signifikan.
Namun, keberlanjutan kebijakan ini masih menjadi isu yang harus dibahas lebih lanjut.
Selain mengancam daya saing industri, berakhirnya kebijakan HGBT juga berpotensi memberikan dampak negatif pada sektor pangan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengekspresikan kekhawatiran akan situasi produksi beras dan pangan lainnya jika kebijakan harga gas murah tidak dilanjutkan.
Pupuk, sebagai bahan baku utama, berperan penting dalam produksi padi dan komoditas lainnya.
Kenaikan harga gas berpotensi menaikkan harga pupuk secara signifikan, yang kemudian akan berdampak pada harga pangan, termasuk beras.
Meskipun demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum dapat memastikan kelanjutan kebijakan HGBT untuk sektor-sektor tertentu yang akan berakhir pada tahun 2024.
BACA JUGA:Kasus Mafia Tanah Guncang Pagar Alam, Apakah Akan Ada Tersangka Baru?
Koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian masih terus berlangsung untuk membahas kemungkinan perpanjangan kebijakan ini.
Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku industri dan konsumen, serta menyoroti pentingnya kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing industri.
Keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini akan memiliki dampak besar tidak hanya bagi sektor industri, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Berakhirnya Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) mengancam daya saing industri dan harga pangan di Indonesia. *