Dengan menggunakan instrumen-instrumen demokratis seperti hak angket, partai-partai politik memiliki kesempatan untuk mengawasi dan memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik.
Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh PPP juga memberikan sinyal kuat kepada partai politik lainnya dan aktor politik secara keseluruhan bahwa praktik-praktik pelanggaran dalam pemilu tidak akan ditoleransi.
Dengan mengambil langkah tegas dan transparan seperti ini, PPP menegaskan komitmennya untuk melindungi integritas demokrasi dan kepentingan rakyat.
Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan hak angket oleh PPP juga menjadi momentum untuk merefleksikan tentang kebutuhan akan reformasi sistem pemilu dan penguatan lembaga-lembaga pengawasan pemilu.
BACA JUGA:Kasus Perundungan di Sekolah Meningkat, Pemerintah Akan Bentuk Satgas Khusus untuk Mencegahnya
Dengan menyoroti dugaan pelanggaran pemilu, PPP telah memicu diskusi yang lebih luas tentang pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh PPP ini tidak hanya merupakan respons terhadap dugaan pelanggaran pemilu, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan melindungi nilai-nilai demokratis yang mendasarinya. *