BACA JUGA:India Berencana Produksi Rudal Udara Ke Udara Vympel R-73E, Cek Bagaimana Penampakannya
Menteri DAPA Eom Dongwhan mengatakan dalam audit parlemen terhadap badan pengadaan senjata bulan lalu.
Bahwa pihaknya “tidak punya pilihan lain selain mengembalikan proyek bersama” jika Jakarta terus mengingkari janjinya.
Jika Jakarta tidak memenuhi pembayarannya maka akan merusak kepercayaan terhadap komitmennya untuk mengembangkan pesawat tempur multiperan yang canggih untuk angkatan udara kedua negara, katanya.
Pada pengarahan DAPA kepada Kementerian Pertahanan Nasional pada hari Selasa, seorang pejabat DAPA mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
BACA JUGA:Kejayaan Majapahit Dipimpin Tribhuwana Tunggadewi, Siapa Sosok Ratu Jelita Ini
Mengenai apa yang harus dilakukan dalam kemitraannya dengan Indonesia sambil menunggu rencana pembayaran dari Jakarta.
Dia mengatakan DAPA juga berencana untuk merevisi perjanjian dasarnya dengan Indonesia mengenai proyek bersama tersebut pada akhir tahun ini untuk membantu menyelesaikan masalah pembayaran.
Korea Aerospace Industries (KAI) selaku manufaktur dirgantara yang mengembankan KF-21, menyatakan tidak akan mengalami kesulitan keuangan bahkan tanpa kontribusi Indonesia.
Namun, seorang pejabat perusahaan mengatakan pihaknya memiliki “rencana B” dan sedang mempertimbangkan apakah rencana tersebut.
BACA JUGA:Mau Ganti Ban Motor, Pastikan Kamu Pilih 3 Merek Ini, Bisa Tubeles Juga
Pejabat industri mengatakan beberapa negara, termasuk Polandia dan Uni Emirat Arab, telah menunjukkan minat pada proyek KF-21, dan memanfaatkan kemungkinan kemitraan dengan Korea Selatan.
Opsi Mengurangi Jumlah Pesanan
Salah satu plan B yang akan dijalankan Korea Selatan adalah dengan mengurangi jumlah pesanan atau produksi KF-21.
Sebuah badan penelitian pertahanan Korea Selatan telah merekomendasikan pengurangan produksi KF-21.
Kekhawatiran atas daya saing harga dan ketidakpastian seputar proyek KF-21 Boramae Korea Selatan telah mendorong Korea Institute for Defense Analyses untuk merekomendasikan pengurangan volume produksi awal.(*)