PAGARALAMPOS.COM - Kinerja dan kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai menjadi faktor penting terhadap tren mengingkatnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakil rakyat di tanah air ini.
Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada Juni 2022.
"Survey Indikator menunjukkan dengan jelas bahwa ada peningkatan kepercayaan publik kepada DPR," kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin dilansir dari detiknews.com Jumat (15/7/2022).
BACA JUGA:Wapres KH Ma'ruf Amin Buka Kongres ke XVI Fatayat NU Secara Virtual
Dalam survei tersebut, menunjukkan adanya kenaikan kepuasan publik kepada DPR sebesar 7,3%. Bila pada April lalu tingkat kepuasaan publik terhadap DPR sebesar 55,3%, di bulan Juni 2022 naik menjadi 62,6%.
"Artinya ada peningkatan lebih dari 7 persen dan ini harus diapresiasi," tutur Alvin.
BACA JUGA:Alasan Bonaparte Napoleon Tak Perlu Timsus untuk Ungkap Penembakan Antar Polisi di Rumah Ferdy Sambo
Alvin menilai, peningkatan kepuasan publik kepada DPR harus dilihat dari dua sisi. Pertama, kata dia, ada upaya dari DPR untuk terus mendengar dan menyerap aspirasi rakyat serta menghasilkan produk-produk yang pro-rakyat. Kedua, peningkatan yang terjadi berarti publik juga merasakan adanya upaya DPR untuk berbenah.
"Tentunya upaya-upaya ini tidak lepas juga dari peran Ibu Puan selaku Ketua DPR," ungkap Alvin.
BACA JUGA:Demo Gugat
Faktor tersebut dikatakan Alvin, salah satunya bagaimana peran besar Puan dalam mengawal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah lama dinantikan masyarakat.
Alvin juga menyebut, dukungan Puan terhadap Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi salah satu faktor peningkatan kepuasaan publik kepada DPR.
"Hal ini menunjukkan political will dari pimpinan DPR untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat," ujarnya.
BACA JUGA:Sukseskan Rangkaian Giat HARGANAS Hingga HKG PKK
Selain itu, ditambahkan Alvin, para pimpinan DPR lainnya juga menunjukkan komunikasi verbal dan non-verbal yang pro-rakyat. Belum lagi bentuk pengawasan yang dilakukan para anggota DPR menyangkut isu-isu strategis dan dukungan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.