PAGALAMPOS.COM - Kesekian kalinya Gubernur Sumsel H Herman Deru kembali menerima penghargaan. Kali ini Bapak Pembangunan Sumsel itu memperolah penghargaan Batas Desa Award pada acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelesaian Peta Batas Administrasi diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI bertempat di Discovery Convention Ancol, Jakarta, Kamis (30/6).
Gubernur Herman Deru melalui Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumsel, Nelson Firdaus menerima penghargaan peringkat dua sebagai Desa Terbanyak yang diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo kemudian penghargaan peringkat ketiga untuk Persentase Terbesar Penyelesaian Batas Desa yang diberikan oleh Ketua Komisi II DPRD RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
BACA JUGA:Khilafatul Muslimin Berulah Lagi, Tebar Berita Pemerintah Anti Islam, Polisi: Namanya Abu Bakar
Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo mengatakan bahwa visi Indonesia membangun yang terfokus di berbagai bidang. Pada intinya ditumpukan kepada tingkat wilayah pemerintahan desa yang merupakan garda terdepan serta dapat menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat. Pembangunan tersebut haruslah berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan Indonesia.
BACA JUGA:Kiai Ma’ruf Khozin Tegas Melarang Menjual Daging Kurban, Seperti Ini Hukumnya
"Wilayah perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan wilayah perkotaan tanpa mengurangi kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang secara alami serta mengakui adanya hak asal-usul atau rekognisi dan kewenangan berskala lokal desa atau subsidiaritas," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan penyelesaian peta batas Desa mulai tahun 2022 hingga 2023 dengan target penyelesaian dari tahun 2021 sejumlah 10 Provinsi, 12 Provinsi di tahun 2022 dan 11 Provinsi di tahun 2023.
BACA JUGA:Bersama Aktivitas Remaja, Perkuat Ketahanan Keluarga
"Melalui kegiatan ini mari kita tingkatkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat peraturan presiden tersebut," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan sebagaimana amanat pasal 2 Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek secara teknis dan yuridis.
BACA JUGA:Rapper Jangkung
Laporan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang telah dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Juni 2022 sebanyak 1.890 desa sudah memiliki Peraturan Bupati/Wali Kota tentang batas administrasi Desa di 47 Kabupaten pada 19 Provinsi.
Dari 1.890 desa tersebut, sebanyak 1.084 desa yang berasal dari 26 kabupaten/kota pada 11 provinsi sudah menyampaikan data digital batas desa dalam bentuk shapefile (shp) dan sudah disampaikan oleh Ditjen Pemdes kepada Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui Pusat Data dan Informasi Kemendagri.
Maka dari itu, sesuai dengan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022, dari 74.961 Desa, hingga saat ini hanya 2,5 persen yang sudah menetapkan batas desa dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Mendagri melalui Ditjen Pemdes Kemendagri.
BACA JUGA:Lingkungan Bersih Cermin Hidup Sehat