Edward Candra Minta OPD Sumsel Perkuat Kebijakan Berbasis Data

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat perumusan kebijakan berbasis data. Setiap kebijakan tidak cukup hanya disusun secara administratif, tetapi harus memiliki tujuan yang jelas, didukung data yang valid, serta dapat diukur dampaknya bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Edward Candra mengatakan, penguatan kualitas kebijakan menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan daerah.

Hal itu disampaikan Edward Candra dalam kegiatan Pengukuhan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bagi Pemerintah Daerah di Kantor Bappeda Sumsel, Kamis (24/9/2026).

Menurut Edward, hasil pengukuran IKK dapat digunakan pemerintah daerah untuk melihat bagian-bagian yang masih lemah dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD agar kualitas kebijakan terus mengalami perbaikan.

BACA JUGA:Pertahankan Predikat WTP, Sekda Sumsel Minta OPD Maksimalkan Dukungan Pemeriksaan BPK

BACA JUGA:Sidak OPD di Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Sekda Sumsel Pastikan Pelayanan Publik Normal

"Hasil IKK ini menjadi acuan untuk mengetahui kekurangan yang masih ada. Oleh karena itu, kami menekankan kepada seluruh perangkat daerah untuk segera mengunggah data nilai serta mengevaluasi penyebab kekurangan tersebut agar dapat diperbaiki bersama," tegas Edward.

Ia meminta OPD tidak pasif dalam memenuhi kebutuhan data untuk pengukuran kualitas kebijakan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu dasar agar kebijakan pemerintah memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"OPD harus proaktif. Kebijakan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas, berdasarkan data, serta dapat diimplementasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Edward menekankan, evaluasi kebijakan juga tidak boleh berhenti pada tahap penyusunan. Pemerintah daerah perlu melihat bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan dan apakah pelaksanaannya benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan awal.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Agus Sudrajat, mengatakan kualitas kebijakan memiliki kaitan erat dengan keberhasilan pembangunan, terutama dalam pelaksanaan program prioritas dan intervensi pembangunan daerah.

BACA JUGA:Perkuat Pelaporan ProSN, Sekda Ikuti Sosialisasi Kepmendagri 2026

BACA JUGA:Sekda Sumsel : 1,4 Juta Penerima Manfaat Nikmati MBG

Menurut Agus, pengukuran secara terstruktur diperlukan untuk mengetahui kualitas kebijakan sekaligus memetakan aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

Sumber: