Sertipikasi Tanah MBR Dipercepat, Pemerintah Kejar Target 3 Juta Bidang

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah mempercepat program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sebanyak 3 juta bidang tanah milik MBR dapat tersertipikasi lebih cepat, dari rencana awal 2028 menjadi 2027.

Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta jajaran pertanahan di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Pastikan Pelayanan Pertanahan Tetap Berjalan di Tengah Proses Hukum KPK

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan percepatan sertipikasi membutuhkan kerja bersama lintas lembaga.

Menurut dia, program tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan Kementerian ATR/BPN karena pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat di berbagai daerah.

Ia mendorong keterlibatan Komisi II DPR RI dan Kementerian PKP agar proses sertipikasi dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung terwujudnya hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BACA JUGA:Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran ATR/BPN 2027 Rp10,758 Triliun

“Rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat” menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan melalui program tersebut.

Sertipikat tanah diharapkan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan perumahan.

Dukungan terhadap percepatan target juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti kegiatan secara daring.

Ia menyatakan Komisi II siap mendukung pelaksanaan program, termasuk memperjuangkan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan.

Sumber: