Menhut: Karhutla Sumsel Mulai Terkendali, Satgas Darat Jadi Kekuatan Utama

PAGARALAMPOS.COM – Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah mencatat jumlah titik panas (hotspot) dan titik kebakaran (fire spot) di wilayah Sumsel mengalami tren penurunan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, perkembangan tersebut diketahui berdasarkan hasil evaluasi penanganan Karhutla yang dilakukan pemerintah bersama jajaran terkait. Evaluasi itu juga telah disampaikan kepada Presiden.

“Alhamdulillah, dari evaluasi yang kita sampaikan di ruangan tadi, meskipun suasana belum bisa kita katakan baik-baik saja, namun secara umum kalau kita lihat dari data, dari statistik yang ada, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot di Sumatera Selatan terus menurun,” ujar Raja Juli Antoni usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi penanggulangan Karhutla di Griya Agung Palembang, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, penurunan tersebut menjadi sinyal positif, meski kondisi di lapangan belum sepenuhnya dapat dikatakan aman. Pemerintah, kata dia, masih harus melakukan pemantauan dan penanganan secara intensif, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut.

Raja Juli menjelaskan, karakteristik gambut membuat potensi api tetap harus diwaspadai. Api yang berada di bawah permukaan terkadang tidak terlihat secara kasatmata, namun masih dapat menimbulkan asap dan sewaktu-waktu kembali membesar apabila kondisi lahan kembali kering.

BACA JUGA:Safari Jumat di Masjid Istiqoma, Polres Pagar Alam Ajak Bersinergi Cegah Karhutla

BACA JUGA:15 Perkara Karhutla, 17 Tersangka Diproses Hukum di Sumsel

Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah hotspot di Sumsel berada di kisaran 36-38 titik. Penurunan juga terjadi di sejumlah daerah lain. Kalimantan Tengah, misalnya, turun dari 1.116 menjadi sekitar 300 titik, sedangkan Kalimantan Barat dari 800 menjadi sekitar 400 titik. Sementara Riau tercatat nihil dan Jambi hanya satu titik.

Kendati demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang masih kering. Ancaman El Nino serta prediksi kondisi panas hingga awal Oktober menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi.

Karena itu, Menhut mengingatkan masyarakat, petani, pekebun maupun perusahaan agar tidak membuka lahan dengan metode pembakaran.

Pemerintah juga menggencarkan sosialisasi melalui berbagai kanal, termasuk melibatkan influencer dan generasi milenial untuk menyampaikan edukasi mengenai bahaya pembakaran lahan melalui media sosial.

“Jika Pak Presiden kepada kami sangat jelas bahwa pendekatan hukum adalah hal yang utama dan pendekatan hukum ini harus tidak diskriminatif. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh hanya tajam ke bawah atau tumpul ke atas,” tegasnya.

Selain pencegahan dan pemadaman, proses hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran juga terus berjalan. Kementerian Kehutanan telah memberikan sanksi terhadap enam perusahaan di Kalimantan, sedangkan kepolisian menangani 72 tersangka yang berasal dari unsur perorangan maupun korporasi.

Raja Juli berharap langkah hukum yang dilakukan secara nyata dan terbuka mampu memberikan efek jera sehingga masyarakat maupun pelaku usaha tidak mengambil jalan pintas dengan menggunakan api saat membuka lahan.

Sumber: