Hunian Terjangkau Diperkuat Sertipikasi Gratis untuk MBR

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah terus memperkuat program penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai yang berlangsung di kawasan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah pejabat pemerintah.

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan atas Dukungan Pengembangan Geotermal

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, pemerintah kini menjalankan program sertipikasi tanah tanpa biaya bagi MBR yang memiliki tanah tetapi belum mempunyai sertipikat.

Program ini dinilai menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas aset.

Menurut Hashim, kepemilikan sertipikat tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Tanah yang telah memiliki legalitas dapat menjadi aset yang lebih produktif, termasuk sebagai salah satu sumber agunan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun koperasi.

BACA JUGA:Transformasi Organisasi Kantah, Kementerian ATR/BPN Mulai Terapkan Sistem Berbasis Wilayah

Kolaborasi lintas kementerian tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.

Kebijakan ini diharapkan mempercepat proses pendaftaran tanah sekaligus mendukung pembangunan perumahan rakyat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, sinergi dengan Kementerian ATR/BPN merupakan terobosan penting dalam pelaksanaan program perumahan.

Pembangunan hunian terjangkau di atas aset negara, termasuk aset PT KAI, menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.

Sumber: