Pasokan Telur Sumsel Disiapkan untuk Dukung Program MBG

PAGARALAMPOS.COM – Ketersediaan telur menjadi salah satu perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan kebutuhan telur untuk program tersebut dapat dipenuhi dari produksi peternakan di daerah, tanpa mengganggu pasokan untuk konsumsi masyarakat.

Salah satu peternakan ayam petelur di Kabupaten Banyuasin diketahui mampu menghasilkan sekitar 16 hingga 20 ton telur setiap hari. Kapasitas produksi tersebut dinilai cukup strategis untuk memperkuat pasokan telur Sumsel, termasuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi pelaksanaan MBG.

Herman Deru mengatakan, besarnya produksi telur dari peternakan modern di Banyuasin menjadi modal penting bagi Sumsel dalam menjaga ketersediaan komoditas tersebut.

BACA JUGA:Herman Deru Pastikan Gaji ASN dan PPPK di Sumsel Tetap Terbayar, Belanja Pegawai Jadi Prioritas

BACA JUGA:Herman Deru Paparkan Program 100.000 Sultan Muda di Ajang Financial Literacy Award 2026

“Dengan stok telur yang dihasilkan mencapai 16 sampai 20 ton per hari, ketersediaan untuk MBG diharapkan tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga masyarakat,” kata Herman Deru.

Menurutnya, penguatan produksi pangan daerah perlu terus dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Selain telur, sektor peternakan juga dinilai memiliki peran dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan program pemerintah.

Herman Deru berharap kapasitas produksi peternakan ayam petelur di Sumsel terus berkembang. Dengan begitu, daerah tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki pasokan yang cukup untuk mendukung program nasional seperti MBG.

Pengembangan peternakan berskala besar juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan bergeraknya rantai pasok pangan.

Pemerintah Provinsi Sumsel, kata Herman Deru, akan terus mendorong penguatan sektor pangan agar kebutuhan masyarakat dan program pemerintah dapat berjalan beriringan.

Sumber: