Menteri Nusron: Kritik Masyarakat Jadi Bahan Perbaikan Kebijakan Publik
Menteri Nusron: Kritik Masyarakat Jadi Bahan Perbaikan Kebijakan Publik-foto : net-
PAGARALAMPOS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk ''Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia'' yang digelar oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Senin (15/6/2026).
Di hadapan peserta yang didominasi mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa seorang pejabat publik harus memiliki kesiapan untuk menerima kritik, bahkan ketika kritik tersebut disampaikan dengan keras.
Menurutnya, tugas utama pejabat publik adalah melayani kepentingan masyarakat sehingga setiap masukan perlu dipandang sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
BACA JUGA:ATR/BPN Diminta Jadi Solusi Pembangunan dan Investasi di Kalimantan Timur
Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang final dan sempurna.
Sebaliknya, kebijakan harus terus dikaji serta diperbaiki sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, mendengarkan aspirasi publik menjadi langkah penting agar setiap program dan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat.
Kegiatan yang berlangsung dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan generasi muda.
Dalam kesempatan itu, Nusron mengajak mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menteri Nusron: Kritik Masyarakat Jadi Bahan Perbaikan Kebijakan Publik-foto : net-
BACA JUGA:Sertipikat Tanah Hilang, ATR/BPN Pastikan Bisa Diganti Sesuai Prosedur
Menurutnya, semangat Pancasila tidak hanya diwujudkan melalui simbol atau peringatan seremonial, tetapi juga harus tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila adalah keterbukaan terhadap kritik, perbedaan pandangan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

