Belanja APBD Jadi Sorotan, Realisasi Sumsel Lampaui Rata-rata Nasional

PAGARALAMPOS.COM - Realisasi belanja daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah di tengah dorongan pemerintah pusat agar APBD menjadi motor penggerak ekonomi.

Dalam evaluasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Sumatera Selatan mencatat kinerja belanja yang relatif lebih baik dibanding rata-rata nasional, namun tetap menyisakan ruang optimalisasi menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara virtual dari Palembang, Rabu (24/12/2025).

Pemerintah pusat menaruh perhatian serius pada percepatan belanja daerah karena dinilai berpengaruh langsung terhadap perputaran uang di masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di daerah.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Ancam Tutup Jalur Sungai Lalan, Transportasi Air Bagi Angkutan Perusahaan Batubara

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar mampu merealisasikan belanja hingga mendekati 100 persen.

Target tersebut dinilai krusial untuk memastikan anggaran yang telah disusun benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata.

“Belanja daerah harus dipercepat dan dioptimalkan agar uang beredar di masyarakat meningkat. Ini akan menopang konsumsi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Tito dalam arahannya.

Dalam pemaparan data nasional, realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia tahun 2025 rata-rata mencapai 89 persen.

BACA JUGA:Ini Alasan Mengapa UMP Sumsel 2026 Naik

Sementara itu, Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi pendapatan sebesar 86,18 persen, masih di bawah rata-rata nasional.

Namun dari sisi belanja, Sumsel menunjukkan kinerja lebih positif. Realisasi belanja APBD Provinsi Sumsel tercatat sebesar 79,85 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 76,80 persen.

Capaian ini menunjukkan kemampuan daerah dalam menyerap anggaran relatif lebih baik dibanding banyak provinsi lain.

Kemendagri menilai capaian belanja daerah menjadi indikator penting efektivitas tata kelola anggaran.

Sumber: