Target LP2B 87 Persen, Menteri ATR/BPN Dorong Revisi Tata Ruang di Jawa Barat

PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap perlindungan lahan pertanian pangan di Provinsi Jawa Barat. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk segera melakukan revisi perencanaan Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Langkah tersebut dinilai krusial guna memenuhi target persentase Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen pada 2029.

BACA JUGA:ATR/BPN Raih Peringkat Tiga Nasional Penggunaan Produk Dalam Negeri

Target tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Dalam Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/12/2025), Menteri Nusron menegaskan bahwa penyesuaian perencanaan ruang menjadi kunci utama pencapaian target nasional tersebut.

“Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menyesuaikan perencanaan ruang. 

BACA JUGA:ATR/BPN Permudah Akses Informasi PPAT Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

Daerah yang sudah mencantumkan LP2B tetapi persentasenya belum mencapai 87 persen, mohon dilakukan revisi kembali,” ujar Menteri Nusron.

Ia menyadari bahwa tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk menyusun atau merevisi dokumen tata ruang. 

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN menyatakan siap memberikan dukungan, baik dari sisi teknis maupun pendanaan. 

Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran mendatang, kementeriannya memperoleh dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan sekitar 600 RDTR di berbagai daerah.

BACA JUGA:Tim Tenis ATR/BPN Raih Juara III Bersama di SATO Open 2025

Sumber: