Kenali Sejarah dan Dampak Penjajahan Jepang terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia!

PAGARALAMPOS.COM - Walaupun berumur singkat, penjajahan Jepang meninggalkan jejak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terutama dalam bidang pendidikan di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk mengupas dampak dari penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Mari kita mulai dengan mengeksplorasi kondisi pendidikan selama masa pendudukan Jepang.

Beberapa ahli sepakat bahwa situasi pendidikan selama pendudukan Jepang (1942-1945) jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Ketika Jepang datang, Indonesia dijadikan pangkalan perang, dan masyarakat dipaksa hidup dalam kondisi yang penuh tekanan akibat perang.

Di bawah tekanan ini, banyak pengajar harus bekerja untuk kepentingan Jepang. Anak-anak pun terpaksa dilibatkan dalam usaha memenuhi kebutuhan perang, yang mengakibatkan mereka meninggalkan bangku sekolah. Akibatnya, jumlah sekolah dasar mengalami penurunan yang sangat signifikan.

 

BACA JUGA:Sejarah Penjajahan Jepang di Indonesia Selama Perang Dunia II! Bagaimana Dampaknya?

Pada tahun ajaran 1940/1941, di masa Belanda, terdapat 17. 848 sekolah dasar. Namun, di akhir pendudukan Jepang pada tahun 1944/1945, jumlah sekolah dasar menyusut menjadi 15. 069. Jumlah guru juga berkurang, dari 45. 415 menjadi 36. 287, mengakibatkan banyak anak yang putus sekolah dan mengalami kebutaan huruf.

Di sisi lain, ada juga dampak positif yang dihasilkan oleh kebijakan pendidikan Jepang. Salah satu kebijakan penting adalah menetapkan satu jenis jenjang pendidikan dasar selama enam tahun, yang berkontribusi pada penghapusan diskriminasi dalam pendidikan yang terjadi sejak era kolonial Belanda.

Sejak masa pendudukan Jepang, sejumlah kebijakan pendidikan diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar resmi dalam pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan, menghapuskan pendidikan berdasarkan kelas sosial yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Dengan demikian, pendidikan tingkat dasar diwajibkan dalam bentuk sekolah dasar yang homogen selama enam tahun.

Jepang berusaha menyamakan standar pendidikan di seluruh sekolah dasar di Indonesia untuk memudahkan pengawasan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan untuk belajar di lembaga yang sama dengan anak-anak dari keluarga bangsawan atau keturunan Belanda.

Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda ditutup, bersama dengan materi pelajaran tentang Belanda dan Eropa. Salah satu yang ditutup adalah Hollandsche Chineesche School (HCS), yang menyebabkan anak-anak keturunan Tionghoa kembali ke sekolah berbahasa Mandarin yang dikelola oleh Perkumpulan Chung Hua Chiao Thung.

Jepang juga melarang pendirian sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang telah ada sebelumnya harus mengajukan izin untuk tetap beroperasi. Sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah lembaga misi dibolehkan beroperasi dengan ketentuan yang sama seperti sekolah negeri. Namun, sekolah swasta baru hanya diizinkan jika berada di bawah kendali Jawa Hokokai, sebuah organisasi yang dibentuk Jepang untuk mendukung usaha perang.

Nama Taman Siswa, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, diubah menjadi Taman Dewasa, sementara Taman Guru dan Taman Madya ditutup. Dalam bidang pendidikan Islam, Jepang berusaha meraih simpati dengan secara rutin mengunjungi pesantren dan memberikan bantuan.

 

BACA JUGA:Sejarah Benteng De Kock di Bukittinggi: Simbol Perjuangan Rakyat Minangkabau Melawan Penjajahan Belanda!

Barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar militer mendapat dukungan dari Jepang. Beberapa tokoh seperti KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Moh Hatta diberi izin untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Jepang juga mengizinkan berdirinya Pembela Tanah Air (PETA), yang merupakan embrio dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).Doktrin yang diperkenalkan oleh Jepang kepada para pengajar dikenal sebagai Hakko Ichiu, yang berarti "Delapan Benang di Bawah Satu Atap. " Konsep ini mencerminkan ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya, termasuk Asia Tenggara, di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang.

Para pengajar di berbagai daerah diundang untuk mengikuti pelatihan di Jakarta. Setelah kembali, mereka bertugas menyebarkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperolehnya kepada rekan-rekannya di daerah asal.

Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah untuk melatih guru, yang terdiri dari berbagai jenjang, yaitu sekolah guru dua tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru empat tahun (cuutoo shihan gakko), dan sekolah guru enam tahun (koto shihangakko).

Selain Hakko Ichiu, Jepang juga menyampaikan doktrin lain yang disebut Nippon Seisyin, yang berfokus pada latihan kemiliteran serta penguatan semangat Jepang. Mereka juga mengajarkan bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang, serta ilmu bumi dengan tinjauan geopolitik.

Di sisi lain, Jepang menerapkan sistem pendidikan yang baru. Setelah menyelesaikan sekolah dasar selama enam tahun (kokumin gakko), siswa lanjut ke sekolah menengah pertama selama tiga tahun, diikuti oleh sekolah menengah tinggi selama tiga tahun.

 

 

Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan saat itu, Ki Hajar Dewantara, sebagai penasihat di bidang pendidikan. Sebelumnya, saat menduduki Manchuria dan China, Jepang menerapkan kurikulum Jepang. Kegagalan mereka di China tidak ingin terulang.

Di Indonesia, Jepang bersedia untuk mengakomodasi kurikulum lokal. Namun, seiring dengan semakin terdesaknya posisi Jepang dalam perang, mereka mengerahkan sendenbu (petugas propaganda) untuk menyebarkan ideologi yang bertujuan menghancurkan semangat kemerdekaan Indonesia.

Jepang mewajibkan setiap siswa menjalani disiplin militer yang ketat, mirip seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan kinrohosyi atau kegiatan kerja bakti, yang meliputi pengumpulan bahan perang, penanaman bahan makanan, pembersihan asrama, serta perbaikan jalan.

Pelatihan ini bertujuan agar siswa memiliki semangat Jepang (Nippon Seishin). Mereka juga diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, memberi penghormatan kepada kaisar dengan arah menghadap Tokyo, menghormati bendera Jepang, Hinomaru, dan melakukan gerakan badan taiso.

Dampak Penjajahan Jepang terhadap Pendidikan di Indonesia

Dapat dikatakan bahwa dampak penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia cukup signifikan. Meskipun pada masa itu jumlah sekolah meningkat, Jepang menghapus model sekolah yang membedakan berdasarkan kelas sosial. Dengan demikian, golongan miskin pun bisa mendapatkan pendidikan, sesuatu yang sulit dicapai pada zaman Belanda.

Namun, tujuan utama Jepang dalam memberikan pendidikan adalah untuk memenuhi kepentingan perang mereka, seperti memproduksi tenaga kerja terampil dan mengajarkan doktrin militer. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Jepang dalam sistem pendidikan di Indonesia mencakup:

1. Perubahan Kurikulum Pendidikan
Jepang memperkenalkan kurikulum baru yang lebih menekankan pelajaran-pelajaran seperti matematika, sains, dan militer, sementara pelajaran yang dianggap kurang penting seperti bahasa Belanda, sejarah, dan agama dihapuskan.

2. Peningkatan Jumlah Sekolah
Jepang membangun banyak sekolah baru di Indonesia, termasuk institusi pendidikan tinggi yang kini kita kenal sebagai Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung.

3. Penerapan Sistem Pendidikan Wajib
Mereka menerapkan sistem pendidikan wajib untuk anak-anak Indonesia. Meski demikian, kenyataannya masih banyak anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan akibat berbagai kendala, seperti masalah ekonomi dan kondisi geografis.

4. Peningkatan Kualitas Guru
Jepang juga berupaya meningkatkan kualitas guru dengan melatih banyak pengajar baru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang baru dibangun. Meskipun perhatian Jepang terhadap pendidikan di Indonesia meningkat, kepentingan mereka tetap lebih diutamakan dibandingkan dengan perhatian jangka panjang bagi Indonesia.

Selain itu, penerapan kurikulum yang tidak seimbang dan penghilangan mata pelajaran yang berkaitan dengan sejarah serta budaya Indonesia turut memengaruhi. Penghapusan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar mengakibatkan kesulitan bagi banyak orang Indonesia dalam berkomunikasi dengan bangsa asing setelah kemerdekaan.

 

Hal ini menuntut Indonesia untuk memulai kembali pendidikan nasional, merancang kurikulum dan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta budaya bangsa.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak perubahan terjadi di bidang pendidikan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Sistem Pendidikan Nasional
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk sistem pendidikan nasional yang mencakup pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan.

2. Pendidikan Dasar Wajib
Sistem pendidikan yang diwajibkan memberikan akses kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan dasar, sehingga membantu mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan.
Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua anak usia 7 hingga 15 tahun untuk bersekolah. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dasar.

Setelah meraih kemerdekaan, pemerintah mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, pendidikan di Indonesia lebih banyak menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Jepang, sesuai dengan masa penjajahan.

Dalam hal pendidikan tinggi, pemerintah juga berupaya memperluas akses ke perguruan tinggi. Pada tahun yang sama, Universitas Indonesia didirikan sebagai universitas pertama di tanah air, diikuti dengan pembukaan banyak universitas dan perguruan tinggi baru di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah merancang berbagai kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.