Pemprov Sumsel Tingkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PAGARALAMPOS.COM, Palembang - Sekda Provinsi Sumsel Ir. S.A Supriono mengikuti rapat Bimbingan Teknis Terkait Pelaksanaan Tugas Tim Daerah dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 Berdasarkan LPPD kab/kota tahun 2021 yang digelar virtual oleh Kemendagri, di Command Center Pemprov Sumsel, Rabu (13/7) pagi. 

Dalam rapat tersebut, Sekda Sumsel tampak didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel, Bambang Wirawan SE., M.M., Ak, CA, dan sejumlah perwakilan Kepala OPD lainnya. 

BACA JUGA:Ada Uang Pecahan Rp 100 Bergambar Jokowi, Ini Penjelasan dari BI

Dalam rapat tersebut, Direktur Evaluasi Kinerja Peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri Dedi Minarwan memaparkan  Bimtek ini digelar dengan beberapa Latar belakang. Di antaranya adalah adanyaUU 23/2014 tentang pemerintah daerah (pasal 69 dan 70). Pasal 69 ayat (1) dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kemudian  pasal 70 ayat (3) Bupati/Walikota menyampaikan LPPD  Kab/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Serta Pasal 70 ayat 5, LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. 

Adapun mekanisme pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut yakni Gubernur melalui Mendagri menyampaikan LPPD kepada Presiden dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD melalui Gubernur kepada Mendagri. 

BACA JUGA:Kondisi Istri Kadiv Propam Polri Usai Insiden Baku Tembak Diungkap Psikolog: Ini Membuat Saya Justru...

LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD meliputi kinerja urusan pemerintahan, akuntabilitas kinerja pemda, pelaksanaan tugas pembantuan, dan penerapan SPM. 

Laporan tersebut disusun berdasarkan format Permendagri No. 18 tahun 2020 melalui SILPPD (merupakan bagian dari SPBE). 

BACA JUGA:BBM Naik, Tak Pengaruhi Petani Harga Sayur

"Evaluasi LPPD Prov/Kab/Kota dilaksanakan oleh Kemendagri dengan melibatkan Kemenkeu, Bappenas, BPKP, Kemenpan RB dan BPS. Hasil EPPD dilakukan untuk bahan pembinaan, peningkatan kapasitas daerah," jelasnya. 

BACA JUGA:Tertibkan Pengendara Tak Lengkapi Surat

Lebih jauh Dedi menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 29 Permendagri No. 18/2020, tim daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota melaksanakan pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/kota. 

Selanjutnya penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada Gubernur dan tim nasional untuk dilakukan validasi. Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik. 

Sementara itu berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Permendagri 18/2020, tugas tim nasional dijelaskan Dedi adalah melakukan pengukuran kinerja pemerintahan provinsi dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan provinsi. Validasi terhadap EPPD kabupaten/kota yang disampaikan tim daerah. 

Sumber: pagaralampos.disway.id