Pj Walikota Pagaralam H. Lusapta Yudha Pertegas Komitmen Berantas Korupsi di Daerah

Pj Walikota Pagaralam H. Lusapta Yudha Pertegas Komitmen Berantas Korupsi di Daerah

Pj Walikota Pagaralam H. Lusapta Yudha Pertegas Komitmen Berantas Korupsi di Daerah--

PAGARALAMPOS.COM - Penjabat Walikota Pagar Alam, H. Lusapta Yudha Kurnia SE MM, menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Acara yang berlangsung di Aula Gedung Juang Lantai 3, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (8/7), turut dihadiri oleh Kepala Inspektorat Pagar Alam dan Kepala Badan Keuangan Daerah Pagar Alam.

Rapat ini dibuka dengan sambutan dari Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.

Dalam sambutannya, Agustina menekankan pentingnya penguatan kembali peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik guna mencegah tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:Jejak Sejarah Suku Akit: Asal-Usul Penduduk Pulau Rupat, Riau

Ia menyoroti bagaimana APIP dapat berperan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pencegahan korupsi di daerah.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nowawi Pomolango.

Nowawi menggarisbawahi tujuan utama rapat ini, yaitu sebagai langkah konkret dalam mempertegas komitmen bersama untuk pemberantasan korupsi di tingkat daerah. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga memberikan sambutannya dalam acara tersebut.

BACA JUGA:Mengungkap Keunikan Gunung Gandangdewata, 6 Fakta Menarik dan Mitos Suara Gendang

Tito menekankan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dan surat edaran yang dikeluarkan akan menjadi landasan bagi tiga instansi utama untuk bergerak lebih maju dalam pemberantasan korupsi.

Rapat ini juga menjadi momentum penting dalam melakukan review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Tito menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mengawal efektivitas APIP, termasuk dalam penyusunan APBD dan pengembangan sistem-sistem yang dapat mengurangi potensi tindak pidana korupsi.

"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan digunakan secara transparan dan akuntabel," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: