Kemenlu Rusia Batasi Media Eropa, Ternyata Ini Alasannya

PAGARALAMPOS.COM -  Kementerian Luar Negeri Rusia melakukan tindakan pembalasan atas tindakan Uni Eropa yang pada 17 Mei 2024, memutuskan membatasi ruang gerak media-media asal Rusia yang ada di Eropa dengan memberlakukan pembatasan.

Total ada tiga media dari Rusia yang kena pembatasan dari Uni Eropa yakni RIA Novosti, Izvestia MIC and Rossiyskaya Gazeta.   

Dalam websitenya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan terhitung mulai 25 Juni 2024, telah dilakukan sejumlah langkah pencegahan untuk membatasi akses pada sumber-sumber penyiaran di Federasi Rusia.

Ditujukan kepada media-media outlet dari negara-negara anggota Uni Eropa dan operator media Uni Eropa yang secara sistematis menyebarkan informasi palsu mengenai operasi militer khusus. 

BACA JUGA:Rusia dan Ukraina Bertukar Tahanan Peran, Jumlahnya Sebegini Banyak

Rusia sudah berulang kali memperingatkan pada sejumlah level kalau presekusi terhadap wartawan Rusia adalah tindakan yang bermuatan politik.

Dan larangan yang tidak dapat dibenarkan serta tidak bisa dibiarkan. Kementerian Luar Negeri Rusia prihatin Brussels dan negara-negara anggota Uni Eropa memilih memperburuk situasi.  

Dengan memberlakukan larangan-larangan yang ilegal, mereka memaksa Moskow untuk memberlakukan langkah pembalasan yang simetris dan proporsional.

"Tanggung jawab atas kondisi ini sepenuhnya terletak pada kepemimpinan Uni Eropa dan negara-negara yang terkait yang mendukung keputusan ini,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Rusia. 

BACA JUGA:Serangan Rudal ke Krimea Tewaskan Anak-anak, Rusia Salahkan Amerika

Dalam pengumumannya, Kementerian Luar Negeri Rusia juga akan merevisi keputusannya soal pembatasan pada ruang gerak media-media asal negara anggota Uni Eropa.

Jika organisasi terbesar di Benua Biru itu juga mencabut larangannya pada media-media asal Rusia. 

Sebelumnya pada Mei 2024, Vyacheslav Volodin Ketua parlemen Rusia mengecam Uni Eropa (UE) karena telah melarang distribusi empat media asal Rusia. 

Hal itu menunjukkan bagaimana negara-negara Barat menolak menerima sudut pandang alternatif dan menghancurkan kebebasan berpendapat.

Sumber: