Mawardi Yahya Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dari Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumsel

PALEMBANG, PAGARALAMPOS.COM - Wakil Gubernur  Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya bersama Forkopimda, pejabat eksekutif dan Legislatif   mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Ir. Joko Widodo  yang ditayangkan TVRI melalui layar lebar, bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (16/8) pagi.

Pidato kenegaraan Presiden yang disiarkan secara langsung dari Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Senayan Jakarta tersebut digelar dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan  Republik Indonesia ke-78 yang jatuh pada hari Kamis (17/8) besok. 

Dalam kesempatan itu diawali dengan dengan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI 2023 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, lalu Pidato pengantar sidang bersama DPR RI - DPD RI tahun 2023 oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Selanjutnya  giliran  Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi  mengatakan, Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia.  Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. 

BACA JUGA:Fenomena Alam Misterius, Suara Dentuman Menghebohkan Sumsel dan Lampung

“Tidak hanya peluang saja, tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” ujar Presiden.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Presiden mengungkapkan, di tahun 2022 pemerintah telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen dari sebelumnya 37 persen di tahun 2014, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9, dan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5.

“Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah semua dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar [KIP], KIP Kuliah, PKH [Program Keluarga Harapan], Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja,” kata Presiden.

Kedua, pemerintah juga terus menggencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

BACA JUGA:Sumber Suara Dentuman Belum Terpecahkan, Misteri di Sumsel dan Lampung

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya.

Hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia, kata Presiden, adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Presiden menambahkan, hilirisasi tak hanya dilakukan pada komoditas mineral tetapi juga nonmineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.

“Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Presiden."

Sumber: