KPU Lahat Disebut Biang Kegaduhan, Warga Gelar Aksi

LAHAT, PAGARALAMPOS.COM - Buntut persoalan pakaian dinas lapangan (seragam) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) berwarna merah, yang disebut sejumlah partai politik (parpol) di LAHAT seperti warna salah satu partai, puluhan masyarakat LAHAT gelar aksi di depan gedung DPRD LAHAT.

Masa menyuarakan, KPU Lahat sebagai penyelenggara pemilu alias wasit yang independen, netral, mandiri dan berintegritas, dalam perjalannya banyak sekali hal yg dilakukan KPU mala menimbulkan kegaduhan. KPU sebagai penyelenggara seharusnya tidak menjadi pemain pemilu.

"Karena itu kami menilai, KPU sebagai sumber kegaduhan. Seperti ingin jadi pemain. Kalau ingin jadi pemain, mundur dari KPU masuk partai lalu nyaleg," terang Koordinator Aksi, Aris Toteles, Senin (15/5/2023).

Aris membeberkan, dugaan KPU Lahat ingin jadi pemain terlihat dari perekrutan PPK dan PPS, lalu sekretariat PPS dan yang terbaru soal seragam yang tidak sesuai keputusan KPU nomor 227 tahun 2023, terkait seragam baju berwarna biru dongker, celana berwarna coklat kaki.

BACA JUGA:Terima WTP Sembilan Kali Berturut-turut, Haryanto : Berkat Komitmen dan Kerja Keras Seluruh OPD

"Dalih KPU seragam itu kreasi PPK sendiri dan pakai uang PPK sendiri. Jika sudah seperti ini, apakah masih yakin pemilu nanti akan bersih," bebernya.

Menanggapi aksi itu, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi bersama unsur pimpinan dan Komisi I DPRD Lahat, menemui langsung peserta aksi.

Fitrizal menyebut, pihaknya mendukung upaya rakyat dalam menyuarakan kebaikan semangat persatuan di Lahat. Pihaknya selaku wakil rakyat, akan menjalankan fungsi sebagai pengawasan.

"Ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk Lahat. Demi terjaganya kondusifitas, kedamaian yang sudah terbentuk selama ini," ujar Fitrizal.

BACA JUGA:Seragam PPS Berwarna Merah, Fitrizal: KPU Harus Netral

Ketua DPD Partai Demokrat ini mengimbau, kepada rekan-rekan politik, ayo berkompetisi secara sehat, saling menghargai dan sportif. Begitu juga untuk penyelenggara, utamakan netralitas dan masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan hoax untuk memecah belah.

"Jika demokrasi tidak dilandasi aturan main, tentu akan menciptakan kekuasaan otoritas dan memancing reaksi masyarakat. Jika kita tidak bertindak on the track, situasi politik di Lahat akan selalu terasa damai tanpa gejolak," sampainya.*

Sumber: