Hadiri Sidang IPU Bahrain, Ratih Beri Perspektif Perempuan dalam Isu Perdamaian

PAGARALAMPOS.COM - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ratih Megasari Singkarru Ratih menghadiri pertemuan organisasi Parlemen Dunia, 146th Assembly of the IPU (Inter-Parliamentary Union) and Related Meetings di Manama, Bahrain, Sabtu hingga Rabu (11-15/3/2023).

Ratih, yang terpilih menjadi representatif perempuan mewakili Asia Pacific Group untuk duduk di Komisi Perdamaian dan Keamanan Internasional (Committee on Peace and International Security), menekankan bahwa posisi tersebut memiliki signifikansi yang tinggi.

“Mengingat sebagai perempuan, saya dapat turut serta memberikan perspektif yang lebih gender balanced terhadap isu perdamaian dan keamanan internasional yang dibahas di IPU,” ujar Ratih dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (15/3/2023).

Ratih menyatakan bahwa perempuan terkena dampak yang tidak proporsional selama bencana atau konflik. Menurutnya, perempuan dibebani kerja dengan bayaran yang tidak sepadan atau bahkan tak berbayar yang sangat berdampak pada kesejahteraan mereka. Belum lagi, dampak perubahan iklim yang dialami perempuan sehari-hari.

BACA JUGA:Dorong P3DN di Instansi, Pemerintah Siapkan Insentif dan Sanksi 

“Di sinilah saya merasa peran penting anggota parlemen dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk perempuan, pemuda dan komunitas yang secara historis terpinggirkan di tengah situasi global yang penuh dengan tantangan ini,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, Ratih mengungkapkan, di Indonesia, sekitar 65 persen penduduk tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan. Di antara 65 persen itu, tambahnya, 40 persen adalah perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan paling terpukul ketika iklim laut berubah. Oleh karena itu, tegas Ratih, penting bagi anggota parlemen untuk mengadvokasi mekanisme pembiayaan yang lebih gender responsive.

“Di Indonesia sendiri, memiliki strategi nasional pengarusutamaan gender sebagai bagian dari dokumen perencanaan nasional jangka menengah (RPJMN),” ujarnya.

Terkait hal itu, menurut Ratih, diperlukan pengawasan yang ketat pada penganggaran keuangan negara. Penganggaran keuangan negara melalui Kementerian/Lembaga yang diperuntukkan bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dipastikan mengalir ke jalur yang tepat. Dana itu harus memberdayakan perempuan di garis depan pertahanan perubahan iklim.

 BACA JUGA: Menteri PUPR Basuki Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Jalan Tol Menuju KIPP IKN

“Ini telah diadopsi ke dalam mekanisme penganggaran negara melalui inisiatif penandaan ganda pada perubahan iklim dan penganggaran yang gender responsive, guna memastikan integrasi perspektif gender ke dalam program mitigasi dan kegiatan adaptasi perubahan iklim,” jelas Ratih.

Ratih berharap, sidang IPU ke-146 ini dapat mendengar lebih banyak pengarusutamaan kesetaraan gender, terutama dalam urusan pengelolaan keuangan di tengah perubahan iklim yang tengah terjadi.

“Tentunya dengan berbagai perspektif, gagasan, serta rancangan resolusi dalam menghadapi berbagai tantangan global mengakhiri perang dan krisis, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui solusi yang adil, mempromosikan kerja sama ekonomi, dan memfasilitasi kerja sama perdagangan serta investasi dalam proyek energi terbarukan,” pungkas Ratih.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Bahrain Shaikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa dalam pidatonya meminta delegasi Parlemen yang berpartisipasi untuk mencapai konsensus meningkatkan toleransi, hidup berdampingan secara damai, serta memperdalam kemitraan internasional untuk mencapai perdamaian dan keamanan.*

Sumber: dpr.go.id