Kunker Lombok Utara, Menaker Bahas Beberapa Isu Ketenagakerjaan

LOMBOK UTARA, PAGARALAMPOS.COM -  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lombok Utara, berdialog dengan beberapa pihak sebagai upaya mendengarkan berbagai permasalah ketenagakerjaan secara langsung.

Beberapa pihak tersebut antara lain, perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara, pelaku usaha dan serikat pekerja/buruh, dan dilangsungkan di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (11/2/2023).

Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan beberapa isu ketenagakerjaan, diantaranya terkait pengembangan kompetensi SDM, program penurunan angka pengangguran, Pekerja Migran Indonesia, serta kondisi hubungan industrial yang harmonis. Pada kesempatan ini juga, Menaker Ida secara simbolis membuka Pembukaan Berbasis Kompetensi UPTD BLK Lombok Utara Tahun 2023.  

Pertama, terkait pelatihan peningkatan kualitas SDM di wilayah Kab. Lombok Utara, Menaker Ida menyampaikan bahwa Pemerintah telah menyediakannya melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur  yang telah siap memfasilitasi SDM Kabupaten Lombok Utara untuk dapat meningkatkan keterampilannya dibidang Pariwisata. Hal ini dikarenakan melihat potensi yang besar pariwisata yang dimiliki Kabupaten Lombok Utara. 

BACA JUGA:Sandiaga Dorong Pemkot Makassar Gandeng Pelaku Ekraf Petakan Subsektor Unggulan

"Kami sangat berharap dengan adanya sinergitas antara Pemkab Lombok Utara dengan BPVP Lombok Timur yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan SDM di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan juga target yang telah ditetapkan bisa terlaksana dengan baik dan tidak hanya selesai melatih, tetapi juga dapat menjembatani peserta pasca pelatihan ditempatkan baik di industri atau pun berwirausaha secara mandiri," kata Menaker Ida. 

Selain itu, untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Lombok Utara, Menaker Ida menjelaskan sebelumnya, Kemnaker telah menandatangani MoU dengan Kementerian Desa  ini terkait peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan kewirausahaan desa. 

Menurutnya, Penandatanganan nota kesepahaman bersama ini merupakan momentum untuk meningkatkan kerja bersama dan kolaborasi dalam program - program yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan, khususnya di wilayah perdesaan. 

"Saya yakin dengan pelatihan keterampilan masyarakat untuk ekonomi kreatif, jejaring pemasaran yang baik, dan dukungan teknologi untuk  akses pasar digital yang lebih luas, maka produk produk yang dihasilkan masyarakat perdesaan dapat  dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat yang lebih luas," jelas Menaker Ida. 

BACA JUGA:Pemerintah Siap Sambut RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR RI

Di satu sisi, terkait Pekerja Migran Indonesia, Menaker Ida menambahkan, Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu Kabupaten dengan penyumbang pengiriman Pekerja Migran terbesar ke negara penempatan. Untuk itu, Menaker berpesan agar pentingnya memiliki kompetensi sebelum berangkat. Karena, kompetensi tersebut merupakan bagian dari pelindungan pekerja migran Indonesia. 

Terakhir,  Menaker Ida menegaskan pentingnya menekankan hubungan industrial yang harmonis. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar ditengah kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis saat ini adalah upaya mempertahankan jalinan 'kemitraan strategis' antara dunia usaha dengan dunia perburuhan agar tetap terjalin secara harmonis dan dinamis. 

"Untuk itu 'Kemitraan strategis' dan 'dialog sosial' antara serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan pemerintah diyakini mampu menjadi solusi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan keberlangsungan usaha," tutup Menaker Ida.(*)

 

Sumber: